Hentikan Praktek Korupsi untuk Penuhi Kesejahteraan Buruh Buruh dan korupsi memiliki keterkaitan yang erat, dimana dalam praktek perlindungan buruh, perilaku korup aparat menghalangi pemenuhan hak-hak mereka. Persoalan sehari-hari yang dihadapi oleh buruh, seolah-olah berkutat pada soal upah, jam kerja, cuti, jaminan sosial, kebebasan berserikat, dan hak-hak normatif lain. Persoalan mencari akar permasalahan dari semua masalah-masalah

Aksi Global untuk Akses ke Papua dilakukan di 20 kota di dunia Organisasi-­‐organisasi yang bertanda tangan di bawah ini serta semua pihak yang memiliki perhatian yang dalam atas ketiadaan ruang kebebasan dan keterbukaan akses di Papua bagi jurnalis internasional, organisasi kemanusiaan dan pemerhati hak asasi manusia meminta Presiden RI untuk segera membuka akses informasi dan

Pers rilis: Gerakan Satu Padu (SAPU) Lawan Koruptor Rabu, 22 April 2015. Indonesia Darurat Korupsi. Komisaris Jenderal Budi Gunawan (BG) telah dilantik sebagai Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri). Pengangkatan diam-diam tersebut tentu sangat mengejutkan masyarakat, mengingat kasus rekening gendut yang menimpa dirinya belum mendapat kepastian terkait proses hukumnya, tetapi yang bersangkutan justru memperoleh jabatan

Koordinator Pengembangan Sumber Daya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Al Ghifari Aqsa mengatakan, berulang kali Presiden Joko Widodo menyampaikan pesan tersirat bahwa Komjen Budi Gunawan bermasalah sehingga dibatalkan menjadi kepala Polri. Dengan demikian, ia meminta institusi Polri mau menangkap pesan tersebut dan menolak Budi menjadi wakil kepala Polri. “Ini ujian apakah polisi taati instruksi tersirat

Ratusan masyarakat  dari berbagai komunitas masyarakat menggelar Karnaval Rakyat Lawan Korupsi, Karnaval ini mengambil rute dari Patung Kuda menuju Istana Negara, Rabu (8/4). Karnaval ini diadakan sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap kemunduran dalam pemberantasan korupsi yang bermula dari ditetapkannya Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi oleh KPK. Berikut foto-foto kegiatan tersebut yang

Jakarta, www.bantuanhukum.or.id– Ratusan masyarakat  dari berbagai komunitas masyarakat menggelar Karnaval Rakyat Lawan Korupsi, Karnaval ini mengambil rute dari Patung Kuda menuju Istana Negara, Rabu (8/4). Karnaval ini diadakan sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap kemunduran dalam pemberantasan korupsi yang bermula dari ditetapkannya Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi oleh KPK. Dalam karnaval ini

Gerakan horizontal yang melibatkan masyarakat indonesia non-papua penting dilakukan untuk mengedepankan isu-isu kekerasan terhadap perempuan papua. Selama ini, isu kekerasan di papua dikotakkan hanya di pulau tersebut sehingga menghalangi masyarakat indonesia mengenal permasalahan yang terjadi di papua. “Belum ada sosialisasi mengenai isu Papua kepada masyarakat luas. Akibatnya, ada bias ketika mendiskusikan topik ini,” kata Zely

Saya agak “merinding dan bergetar” ketika Panitia “SENI lawan KORUPSI” yang digagas oleh Kolega Pegiat Seni serta Seluruh Pendukung Seni Lawan Korupsi meminta saya untuk bicara soal “Daurat Korupsi”. Apa saya pantas untuk bicara yang kemudian disebut sebagai ORASI dalam forum yang “luarbiasa” ini; Apa benar, Indonesia, situasinya sudah begitu darurat korupsi sehingga kalangan Pegiat

RILIS PERS No.: 110/SK/LBH/I/2015 100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK LBH Jakarta menyatakan kekecewaan yang mendalam atas kerja 100 (seratus) hari pemerintahan Jokowi-JK di bidang hukum. “100 hari ini sebetulnya bisa menjadi momen pembuktian tentang komitmen politik hukum pemerintahan yang baru. Namun, Presiden Jokowi melewatkannya begitu saja melalui politik balas budi dalam pemilihan pejabat publik di bidang