Berbagai serikat buruh melakukan unjuk rasa menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan di depan komplek JCC Senayan (16/7). Unjuk rasa menolak Perppu ini dilakukan karena elemen buruh menganggap Perppu Ormas rawan disalahgunakan oleh rezim untuk membungkam gerakan masyarakat sipil. Unjuk

Siaran Pers Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Omah Munir, Imparsial, Setara Institute, Amnesty Internasional Indonesia dan YLBHI sangat kecewa atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak permohonan kasasi atas permohonan informasi dokumen TPF Munir. Kami menganggap putusan ini

Ratusan orang dari berbagai kalangan hadiri Aksi Kamisan di depan Istana Merdeka yang pada Kamis kali ini (27/7) sudah mencapai Kamis ke-500. Dengan mengangkat tema “500 Kamis Cuma Janji Manis”, Aksi Kamisan ini kembali mempertanyakan komitmen pemerintahan Joko Widodo dalam menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Selain para tokoh seperti Franz Magnis Suseno, grup band

Siaran Pers Masyarakat Peduli Pendidikan mendesak Presiden Joko Widodo segera melaksanakan janjinya untuk meninjau ulang kebijakan sekolah 40 jam yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI berdasarkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah, mengingat kebijakan tersebut akan segera dilaksanakan pada tahun ajaran 2017/2018. Kebijakan sekolah 40 jam bertentangan dengan berbagai peraturan perundang-undangan,

Meledaknya bom di Kampung Melayu dua hari lalu telah mengguncang rasa kemanusiaan kita bersama sebagai warga. Ungkapan duka dan belasungkawa perlu kita haturkan kepada segenap keluarga korban. Kita semua berharap agar tidak ada lagi kejahatan seperti ini, dan agar bisa diungkap dan diadili siapa saja pelakunya. Selain teror bom itu, rentetan tindak kekerasan juga mulai

8 bulan berjuang dengan melaksanakan aksi kubur diri di depan Istana Negara, Presiden RI tergerak memulihkan hak para petani Perjuangan 267 orang petani Kampung Cisadang, Teluk Jambe, Karawang, akhirnya menemui titik cerah. Setelah lebih dari 8 bulan hidup terlantar di penampungan, Presiden RI, Joko Widodo, menyatakan bahwa ia akan menjamin petani Karawang mendapatkan haknya atas

Rilis Pers: Membungkam Kebenaran Melalui Putusan Penuh Kejanggalan: Manuver Negara Mengubur Fakta Seputar Kematian Munir Kamis, 16 Februari 2017 merupakan hari yang teramat kelam bagi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi di Indonesia. Pada hari ini, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN) yang menyidangkan perkara No. 3/G/KI/2016/PTUN-JKT mengabulkan keberatan dari Kementerian Sekretariat

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) membatalkan Putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) untuk membuka hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta (TPF) pembunuhan Munir kepada publik. Dalam sidang pembacaan putusan banding KIP pada Kamis, 16 Februari 2017, Majelis Hakim PTUN mengabulkan permohonan keberatan dari Kementerian Sekretariat Negara (Setneg). Majelis Hakim beralasan bahwa hasil penyelidikan TPF Munir tidak dimiliki

23 Tahun Perjuangan Indra Azwan: Mengejar Keadilan Dari Sabang sampai Merauke Rilis Pers LBH Jakarta Nomor 2214 /SK-Rilis/XI/2016 Selesai sudah aksi Indra Azwan pejuang pencari keadilan berjalan kaki keliling Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Sejak 9 Februari 2016 Indra memutuskan kembali melakukan aksi jalan kaki untuk menggemakan tuntutannya agar oknum polisi pelaku tabrak lari putranya