Sidang Lanjutan Gugatan PJ Kepala Daerah – 2 Februari 2023 Pada Kamis, 2 Februari 2023, telah berlangsung sidang lanjutan gugatan Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah terkait polemik pengangkatan Penjabat Kepala Daerah di PTUN Jakarta. Persidangan berlangsung secara elektronik dengan agenda Replik atau pemberian tanggapan dari Para Penggugat yaitu warga masyarakat atas Jawaban Presiden RI dan Mendagri

Pernyataan Jokowi Mengenai Kebebasan Beragama Dalam Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia Tahun 2023 hari selasa tanggal 17 Januari 2023 Presiden Jokowi menyampaikan kepada Bupati dan Walikota menyoal kebebasan beragama dan beribadah sebagaimana kami Kutip dari Detik.com, yakni “Kemudian ini mumpung juga ketemu bupati dan wali kota. Mengenai kebebasan beribadah

Akrobat Hukum Pemerintah di Penghujung Tahun Di penghujung tahun 2022, tepatnya pada 30 Desember 2022, Pemerintah melakukan akrobat hukum untuk menghidupkan kembali UU Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Alih-alih melaksanakan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 untuk memperbaiki UU Cipta Kerja baik secara prosedural maupun substansial, Pemerintah justru terus menerus menerbitkan aturan

Pembacaan Gugatan PJ Kepala Daerah Pada Kamis, 5 Januari 2023, telah dilangsungkan sidang pertama pembacaan gugatan antara warga masyarakat terhadap Presiden RI dan Mendagri RI terkait perbuatan melawan hukum dalam pengangkatan penjabat kepala daerah. Pembacaan gugatan perkara yang teregistrasi dengan nomor: 422/G/TF/2022/PTUN.JKT tersebut dilangsungkan secara elektronik. Pembacaan gugatan tersebut dilakukan setelah menempuh proses dismissal dan

Rabu (30/12), di penghujung tahun ini Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang disampaikan dalam keterangan pers bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD serta Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham)  Edward Omar Sharif Hiariej, di Kantor Presiden. sampai dengan saat

Pemerintah Dan DPR Mengulang Kesalahan Yang Sama Penyusunan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Kesehatan menjadi babak baru pembentukan peraturan perundang-undangan yang cacat formil. Pasalnya, pola ini serupa dengan pembentukan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Terakhir kali pun, RUU Sisdiknas menuai banyak penolakan secara prosedural maupun substansial karena pembentukannya yang tertutup dan minim partisipasi. Alih-alih memperbaiki sistem

Pada minggu lalu (04/08), pemerintah melalui Presiden, dan tiga menterinya, yakni Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Sekretaris Negara dan Menteri ESDM mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (“BBM”). Dari kenaikan harga yang diumumkan meliputi harga BBM jenis Pertalite naik dari Rp7.650,00/liter menjadi Rp10.000,00 per liter, solar subsidi dari Rp5.150,00/liter menjadi Rp6.800,00/liter dan Pertamax dari Rp12.500,00

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.” UNDUH Rapor Merah 2 Tahun Pemerintahan Joko Widodo – Ma’ruf Amin Kalimat tersebut diucapkan dengan lantang oleh Joko Widodo dalam rangka pengambilan sumpah

Dalam dua hari terakhir terjadi Penghapusan serta ancaman kriminalisasi oleh aparat terhadap pembuat mural dan graffiti yang berisi kritik terhadap Pemerintah, adapun mural yang dihapus tersebut antara lain bergambar Presiden Joko Widodo yang bertuliskan 404: Not Found di Tangerang dan “Dipaksa Sehat di Negara yang Sakit” di Pasuruan. LBH Jakarta menilai tindakan penghapusan mural dan grafiti tersebut merupakan bukti nyata kemunduran demokrasi yang ditandai dengan  ruang