Siaran Pers Absennya Penegakkan Konstitusi dan Peran Negara; Maraknya Diskriminasi di Awal Tahun 2016 Di awal 2016 ini Kami memberikan nilai buruk bagi Pemerintah dalam hal mencegah terjadinya diskriminasi di berbagai sektor kehidupan bernegara. Negara abai dan penegakkan Konstitusi pun masih ditawar menawar dengan membiarkan para pelaku diskriminasi tetap bebas melakukan aksinya tanpa sanksi hukum

SIARAN PERS LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA Kriminalisasi Warga Jl. Ekor Kuning Perkara kriminalisasi atas kasus perdata di negeri ini seakan-akan tidak berhenti. Kali ini yang menjadi korban kriminalisasi adalah dua orang warga yang tinggal di Jl. Ekor Kuning, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, yakni Ie Lung dan Ibu Hj. Lani Surya Kusnadi. Keduanya menjadi korban kriminalisasi

Bogor, bantuanhukum.or.id – LBH Jakarta bekerja sama dengan Forum Buruh Bogor Bersatu (FB3) melakasanakan pelatihan lanjutan Advokasi Kasus-Kasus Pidana Perburuhan. pelatihan lanjutan ini dihadiri oleh 32 peserta buruh dari berbagai serikat. pelatihan lanjutan dilaksanakan pada hari Minggu, 27 Desember 2015 yang bertempat di Warung Buruh Gunung Putri Bogor Jawa Barat. pelatihan lanjutan kali ini akan

Jakarta, bantuanhukum.or.id-Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers bersama rekan-rekan jurnalis menggelar konperensi pers di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pada hari Rabu (02/12/15). Konperensi Pers ini digelar terkait tindakan brutal yang dilakukan oleh Polisi terhadap beberapa jurnalis yang sedang meliput Aksi oleh Aliansi Mahasiswa Papua (AMP). Kejadian tersebut bermula pada saat sekitar 300 Mahasiswa Papua sedang

  SIARAN PERS Jakarta, 22 November 2015—Tim Advokasi untuk Buruh dan Rakyat (Tabur) Tolak PP Pengupahan yang berisikan gabungan Advokat dan Organisasi Masyarakat Sipil, menyatakan sikapnya untuk mendukung unjuk rasa dan mogok nasional yang akan dilakukan berbagai Serikat Buruh. Tabur menilai unjuk rasa dan mogok nasional merupakan bagian dari hak pekerja yang telah tertuang diberbagai

Jakarta, 20 November 2015 – Satu tahun sudah sejak Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta menggantikan Joko Widodo, yang kini menjadi presiden. Selama setahun menjabat sebagai gubernur, Ahok banyak membuat gebrakan-gebrakan yang kontroversial. Mulai dari konflik dengan DPRD DKI Jakarta terkait dengan penetapan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta, larangan bersepeda motor di bilangan Jalan

Jakarta, bantuanhukum.or.id—LBH Jakarta bersama dengan beberapa anggota dari serikat buruh pada selasa 13 oktober 2015 melakukan audiensi dengan Komnas HAM mendorong advokasi lahirnya unit pidana perburuhan di kepolisian. Audiensi yang dilakukan di kantor Komnas HAM ini diterima oleh salah satu komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai. Dalam upaya penegakan hukum kasus-kasus di bidang pidana perburuhan yang

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Rabu, 17 Juni 2015 di Gedung LBH Jakarta, LBH Jakarta bersama dengan beberapa perwakilan Serikat Buruh (SB) melakukan diskusi dan konsolidasi mendesak terbentuknya Desk (Unit Khusus) Pidana Perburuhan di Kepolisian. LBH Jakarta dan perwakilan SB tersebut menilai bahwa sulitnya penegakkan dan pemidanaan oleh Kepolisian terhadap pengusaha yang melanggar ketentuan UU Ketenagakerjaan disebabkan belum adanya

RILIS PERS No.: 520/SK/LBH/IV/2015 Perjuangan kaum buruh dalam menuntut keadilan atas hak-hak yang dirampas kembali diuji. Hal ini terjadi setelah Mapolres Karawang menetapkan dua orang anggota Serikat Buruh Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) Karawang ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini dipicu oleh aksi ribuan buruh PPMI Karawang di kawasan pabrik PT. Technopia karena dugaan pelanggaran