Rapat Paripurna DPR RI resmi menjadikan Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga atas UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (“RUU Polri”) sebagai usul inisiatif DPR, pada Selasa (28/5). Berdasarkan rancangan (draft) yang kami terima, RUU Polri pada prinsipnya memuat sejumlah pasal bermasalah dengan substansi perluasan ugal-ugalan (excessive) kewenangan kepolisian hingga menjadikannya institusi “superbody”.

Jakarta, 20 Maret 2024, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) sebagai puncak acara Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU) ke-44 yang bertema “Memperkuat Kesadaran Bersama dalam Merawat Demokrasi, Keadilan dan HAM Melalui Perluasan GBHS”. Dalam FGD yang berlangsung sejak tanggal 14 hingga 15 Maret 2024 ini, para peserta KALABAHU membahas berbagai temuan

Berdasarkan catatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI Tahun 2021 Polisi secara konsisten menjadi Institusi yang paling banyak dilaporkan ke Komnas HAM, Yakni 661 aduan, jika kita lihat Tahun 2020 terdapat 785 kasus Pengaduan yang masuk ke Komnas HAM terkait Kepolisian, hal tersebut menggambarkan terjadi peningkatan aduan setelah tahun 2019, dimana Komnas HAM menerima aduan

LBH Jakarta menilai dipertahankannya (tidak diberhentikan secara tidak dengan hormat) Anggota Kepolisian yang terbukti melakukan Tindak Pidana, Melakukan Pelanggaran, dan Meninggalkan Tugas atau hal lain sebagaimana Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat menjadikan sidang Etik dan Disiplin  menjadi ruang impunitas bagi Anggota Kepolisian yang

Masih Maraknya Penanganan Kasus yang Berlarut-larut (Undue Delay) dan Diskriminatif dalam Penegakan Hukum di Institusi Polri Memperingati HUT Bhayangkara yang ke-75, LBH Jakarta menilai Reformasi di tubuh Kepolisian mengalami kegagalan, melalui catatan ini LBH Jakarta menyoroti maraknya penanganan kasus yang berlarut-larut (undue delay) di Kepolisian atas laporan dugaan tindak pidana yang disampaikan oleh masyarakat. Penanganan

Kamis (10/06) LBH Jakarta bersama Staf Perencanaan Umum dan Anggaran (Srena) Polri melaksanakan audiensi daring pada pukul 14.00 s/d 15.30 WIB. Audiensi disambut langsung oleh Brigjen Pol Drs. Budi Yuwono, M.H. selaku Kepala Biro Lembaga dan Tata Laksana (Karolemtala) Srena Polri. Audiensi juga dihadiri oleh perwakilan beberapa LBH Kantor dan Serikat Pekerja/Buruh. Audiensi ini ditujukan

Siaran Pers No. 186/RILIS-LBH/III/2021 Rabu (31/03) LBH Jakarta bersama Komnas HAM melaksanakan audiensi daring pada pukul 10.00 hingga 11.30 WIB. Audiensi ini disambut langsung oleh Choirul Anam selaku Komisioner Pemantauan/Penyelidikan Komnas HAM, beliau menyambut baik perwakilan buruh dari berbagai federasi dan konfederasi, LBH Jakarta, serta LBH Kantor lainnya. Audiensi ini ditujukan kepada Komnas HAM sejalan

Surat Terbuka & Pernyataan Pers Jakarta, 25 April 2021 Penangkapan terhadap dua (2) Pengabdi Bantuan Hukum LBH Jakarta yang sedang memberikan bantuan hukum oleh Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan pada 24 April 2021 adalah bentuk kesewenang-wenangan anggota Kepolisian yang melanggar hak imunitas pemberi bantuan hukum dalam memberikan pelayanan bantuan hukum yang dijamin dalam UU Bantuan

Siaran Pers Rabu (17/03) LBH Jakarta bersama Kantor Staf Presiden melaksanakan audiensi daring pada pukul 10.00 hingga 12.00 WIB. Audiensi ini disambut langsung oleh Jaleswari Pramodhawardani selaku Kepala Deputi V Kantor Staf Presiden, beliau menyambut perwakilan buruh dari berbagai federasi dan konfederasi, LBH Jakarta, serta LBH Kantor lainnya. Audiensi ini ditujukan kepada Kantor Staf Presiden