Jakarta, bantuanhukum.or.id—Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta kembali melanjutkan rangkaian kegiatan dalam Kalabahu 36 pada Rabu (1/4) di Gedung LBH Jakarta. Sejak pagi hingga sore hari para peserta Kalabahu mendapatkan materi Gerakan Bantuan Hukum Struktural, Politik Hukum dan Gerakan Sosial. Gerakan Sosial merupakan materi terakhir pada hari tersebut dibawakan oleh fasilitator Hilmar Farid sejarawan dari

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta menganggap Kepolisian Republik Indonesia telah sering melakukan aksi kriminalisasi terhadap masyarakat yang sebenarnya tak bersalah. Salah satu sebab kriminalisasi tersebut bisa terjadi adalah karena kurangnya pengawasan terhadap proses penyidikan yang dilakukan. Oleh sebab itu, LBH memiliki ide agar para penyidik yang ada di Badan Reserse Kriminal Mabes Polri tak perlu ada

Jakarta, bantuanhukum.or.id-Minggu (22/03), Komite Untuk Pembaharuan Hukum Acara Pidana (KuHAP) mengadakan media briefing yang mengangkat gagasan dominus litis Kejaksaan (red.: Jaksa sebagai pengendali perkara) dalam proses penyidikan. Gagasan tersebut dilandasi oleh kekhawatiran masyarakat dan kalangan praktisi/peneliti hukum akan maraknya kasus-kasus dugaan kriminalisasi yang dilakukan oleh Kepolisian akhir-akhir ini, misalnya kasus yang sedang dihadapi oleh dua

Jakarta, bantuanhukum.or.id – Warga Kampung Muara Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara menggelar Kampung Anti Korupsi bersama LBH Jakarta yang tergabung dalam Sapu Koruptor pada sabtu, 14 Maret 2015. Ini merupakan rangkaian acara LBH Jakarta di komunitas-komunitas untuk merespon situasi Indonesia yang sedang darurat korupsi. Kampung Anti Korupsi ini diisi dengan acara menonton film, diskusi permasalahan

Pandeglang, bantuanhukum.or.id— Warga Desa Ujung Jaya, Pandeglang menggelar Kampung Anti Korupsi bersama LBH Jakarta pada Sabtu 7 Maret 2015. Acara Kampung Anti Korupsi ini merupakan rangkaian acara yang diselenggarakan oleh LBH Jakarta bersama dengan komunitas-komunitas dampingan LBH Jakarta untuk merespon kondisi Bangsa Indonesia yang sedang darurat korupsi. Acara Kampung Anti Korupsi di Desa Ujung Jaya

Gelombang perlawanan terus dilakukan terhadap penguasa atau pemerintah yang korup, yang tidak memperhatikan nasib rakyat yang hidup dan terbelenggu dalam kemiskinan dan eksploitasi, sebut saja yang dialami oleh para buruh. Dimana para buruh terus menerus melakukan perjuangan untuk melakukan perubahan terhadap situasi dan kondisi kerja yang buruk, mulai dari situasi kerja yang buruk sepert Outsourcing,

Jakarta, bantuanhukum.or.id-Pada minggu, 8 Maret 2015 sebanyak perwakilan 360 organisasi, koalisi masyarakat sipil se-Indonesia serta berbagai tokoh agama dan masyarakat berkumpul di pelataran Mahkamah Konstitusi untuk memberikan mandat kepada Tim 9. Pemberian mandat ini sebagai bentuk reaksi dari rakyat atas sikap Presiden yang tidak melegitimasi tim ini dan hanya menjadikan tim ini sebagai tim konsultatif

Pandeglang, bantuanhukum.or.id—Pengadilan Negeri (PN) Pandeglang menggelar sidang putusan terhadap tiga nelayan Ujung Kulon yang dikriminalisasi oleh Badan Taman Nasional Ujung Kulon (BTNUK) Rabu, 28/10/2015. Damo, Rahmat, dan Misdan, ketiga nelayan Ujung Kulon tersebut diputuskan tidak bersalah oleh Majelis Hakim PN Pandeglang. Mereka dibebaskan dari tuntutan karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak terbukti. Keputusan

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Rabu (7/1/14), PT. Kereta Api Indonesia (KAI) melaporkan seorang mahasiswa berinisial PP ke pihak Kepolisian Sektor Pancoran atas dugaan tindakan pengrusakan kaca kereta api. Kejadian tersebut berawal ketika PP yang saat itu tengah berada di dalam Kereta Rel Listrik (KRL) jurusan Depok mendengar teriakan. Teriakan tersebut memicu kepanikan penumpang lainnya termasuk PP, PP pun