The Southeast Asia Public Interest Lawyers (SEAPIL) is deeply concerned with the current situation in Myanmar, where the military has taken control over the country in a coup against the civilian government and put the country back under a dictatorship. SEAPIL sees the coup as contrary to the principle of the rule of law, democracy,
Dakwaan Bahwa Permanent People’s Tribunal adalah pengadilan rakyat yang berdasarkan Deklarasi HAM. PPT telah berjuang untuk melawan impunitas dan mempromosikan HAM, akses terhadap keadilan dan memantaskan kembali instrumen HAM. Tujuan dari PPT adalah memperjuangkan kehormatan universal atas hak-hak dasar dari masyarakat dengan menentukan apakah hak-hak tersebut telah dilanggar dan memeriksa penyebab dari pelanggaran HAM tersebut
Jakarta, bantuanhukum.or.id – LBH Jakarta selenggarakan acara berbagi pengalaman dari 2 pengacara publiknya yang baru saja memberikan bantuan hukum selama 1 tahun di Myanmar dan Thailand. Maruli dan Ade pengacara publik LBH Jakarta yang baru saja kembali dari pengembaraannya di Myanmar dan Thailand. Mereka berdua banyak bercerita tentang migrant worker, junta militer, dan kebebasan berekspresi
Yangon, bantuanhukum.or.id—Minggu, 14 Juni 2015, LBH Jakarta menghadiri kegiatan yang bertajuk Konsultasi tentang Rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum (Legal Aid Bill Consultation Workshop) di Yangon, Myanmar. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh U Kyaw Myint Lawfirm, Yangon Justice Center, Myanmar Legal Aid Network, and Pyoe Pin. Konsultasi tersebut menghadirkan ratusan perwakilan masyarakat sipil Myanmar, pengacara, dan perwakilan organisasi
Siaran Pers: Solidaritas Lintas Iman untuk Rohingya Beberapa tahun terakhir ini, sejumlah negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, menghadapi gelombang pencari suaka dan pengungsi Rohingya asal Myanmar dan Banglades. Sebagaimana dilansir oleh berbagai media, baru-baru ini kapal-kapal pembawa ratusan pengungsi Rohingya sempat ditolak aparat keamanan Indonesia, Malaysia, dan Thailand untuk berlabuh di wilayahnya. Menurut sumber
Press Release: Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia Untuk Pencari Suaka dan Pengungsi Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia Untuk Pencari Suaka dan Pengungsi mengapresiasi tindakan Pemerintah Daerah Nangroe Aceh Darussalam yang telah menerima memfasilitasi kedatangan para pengungsi tak berkewarnegaraan Rohingya di wilayahnya. Menurut Koalisi, apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat menjadi contoh yang baik dengan membuka pintu,
Jakarta, LBH Jakarta—Rabu (01/10/14), LBH Jakarta mengadakan diskusi bersama aktivis dari etnis Rohingya Myanmar bernama Abu Tahay. Abu Tahay adalah seorang aktivis yang memperjuangkan nasib bagi etnis Rohingya di Myanmar. Diskusi dengan tema “challenges on Rohingya’s Citizenship” ini berjalan dengan lancar dan hangat dengan peserta diskusi berasal dari LBH Jakarta, Human Rights Watching Group (HRWG),