Doha, Qatar and Geneva, Switzerland, 18 November 2022: After more than a decade of the Campaign for Decent Work around the FIFA World Cup Qatar 2022, two days ahead of the Tournament, the Building and Wood Workers’ International (BWI) assesses progress made on the fulfillment of the promise for a decent work legacy for migrant
9 Komisioner Komnas HAM 2022-2027 Terpilih Rapat paripurna DPR RI pada tanggal 4 Oktober 2022 lalu mengesahkan 9 Anggota Komnas HAM RI Periode 2022-2027, yaitu: Abdul Haris Semendawai, Anis Hidayah, Atnike Nova Sigiro, Hari Kurniawan, Prabianto Mukti Wibowo, Pramono Ubaid Tanthowi, Putu Elvina, Saurlin P Siagian, serta Uli Parulian Sihombing. LBH Jakarta berharap 9 Komisioner
The Southeast Asia Public Interest Lawyers (SEAPIL) is deeply concerned with the current situation in Myanmar, where the military has taken control over the country in a coup against the civilian government and put the country back under a dictatorship. SEAPIL sees the coup as contrary to the principle of the rule of law, democracy,
Urgent Appeal The Southeast Asian Public Interest Lawyers (SEAPIL) condemns the harassment of public interest lawyer Ravi Madasamy, and urges Singapore authorities to drop investigations against Mr. Madasamy under the Administration of Justice (Protection) Act (AJPA). SEAPIL also appeals to the High Court of the Republic of Singapore to make an ex parte order
19 April 2019, berita mengejutkan datang dari Malaysia. Ambika Shan, majikan pelaku penganiayaan Adelina Sao diputus bebas murni oleh Pengadilan Tinggi Malaysia. Adelina Sao, pekerja migran perempuan asal NTT yang diselamatkan dari rumah majikannya dengan kondisi luka parah disekujur tubuhnya dan kekurangan gizi. Ia meninggal dunia setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit Malaysia. Majikan
Press Release Pengacara Hak Asasi Manusia Indonesia Kecam Aksi Militer dan Polisi Thailand yang Menginterupsi Pertemuan Antara Pengacara Hak Asasi Manusia dengan Kliennya. Jakarta, 27 November 2014 –Pengacara sekaligus pegiat hak asasi manusia Indonesia mengecam keras tindakan militer dan petugas kepollisian Thailand yang menginterupsi pertemuan antara pengacara dengan kliennya pada rabu (12/11) lalu di wilayah
Press Release Ratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 Dan Penetapan Standar Prosedur Penanganan Pengunsi oleh Pemerintah Indonesia Jakarta (3 November 2014) – SUAKA menuntut Presiden Republik Indonesia untuk segera mengaksesi Konvensi Pengungsi tahun 1951 dan Protokol 1967 serta menetapkan standar prosedur penanganan pengungsi di Indonesia. Hal ini menjadi penting karena Indonesia merupakan negara transit
The government was ordered to pay 32-year-old Noorfadilla Ahmad Saikin RM12,907.68 for loss of earnings, RM2,296.10 for loss of EPF (Employees Provident Fund), RM912.71 for loss of EPF dividends, as well as RM25,000 for pain and suffering, and RM5,000 in costs. “It is one small step for Noorfadilla, but one giant leap for women’s rights
Kehidupan buruh di Indonesia masih sangat jauh dari keadilan baik di sektor kebutuhan normatif maupun peradilan, masih banyak yang perlu diubah, pada tataran kebijakan maupun implementasi. Masalah tersebut disampaikan oleh People Advocate yang terdiri dari Aghifari Aqsha dan Johannes Gea, pengacara publik LBH Jakarta yang mewakili para buruh pada hari kedua Indonesia People’s Tribunal (22/6).