Kami, LBH Jakarta dan LBH Bandung mengkritik keras rencana Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung yang menerapkan sistem peradilan cepat khusus terhadap kasus penyalahguna narkotika. Sebagaimana ramai dipublikasikan, Kejari Bandung membuat ‘terobosan hukum’ (baca: menerabas hukum) dengan memangkas durasi waktu persidangan dari dakwaan hingga putusan hingga kurang dari 14 hari dengan alasan untuk mewujudkan prinsip peradilan cepat,

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang kasus dugaan penyalahgunaan narkotika, dengan terdakwa Dendy Apriyandi pada Senin (26/3). Dendy didakwa melanggar pasal pengedaran atau pasal menguasai narkotika tanpa hak (Pasal 114 subsider Pasal 112 UU 35 Tahun 2009). Agenda persidangan pada kali ini memasuki  pemeriksaan terdakwa. Dalam keterangannya kepada jaksa penuntut umum dan

Siaran Pers Pengosongan Rusunawa Pengguna Narkoba Abaikan Nasib Anggota Keluarga Lainnya atas Tempat Tinggal Pers Rilis No: 25/SK-Rilis/I/2018 LBH Jakarta mengecam tindakan Pemprov DKI Jakarta yang melakukan penindakan pengguna narkoba di Rusunawa dengan mengosongkan unit sarusun pengguna. Penindakan terhadap pengguna dan pengedar narkoba harus dilakukan sesuai prosedur hukum pidana. Pengosongan unit justru mengabaikan hak anggota

Ibu dan adik ipar Siti Farida Wulandari didampingi pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, mengadukan penyidik BNN yang diduga melakukan intimidasi dalam pemeriksaan terhadap Siti. Pihak keluarga rencananya akan menyampaikan aduan melalui surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo. Siti Farida Wulandari merupakan istri dari M Husein, satu dari sepuluh tahanan BNN yang sempat melarikan

Masih membekas dalam ingatan kita belum lama ini Mahkamah Agung RI memberikan vonis bebas terhadap dua terdakwa kasus narkotika. Mahkamah Agung RI dalam putusannya menilai kasus yang menjerat sales obat nyamuk Rudy Santoso (41) dan Ket San (21) adalah hasil rekayasa pihak kepolisian. Dugaan adanya rekayasa kasus narkotika terjadi baru-baru ini, pada tanggal 5 Februari

Dani Lastino yang merupakan seorang karyawan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah Kuningan Jakarta Selatan menggugat praperadilankan polri melalui kuasa hukumnya LBH Jakarta terkait dugaan rekayasa kasus yang dilakukan oleh oknum kepolisian dari Polsek Pamulang terhadap dirinya. Bermula pada tanggal 5 Februari 2014 sekitar pukul 05.00 Wib pagi hari, dari rumah mertuanya yang