LBH Jakarta kembali melanjutkan Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) Buruh, Minggu (07/10) di Gedung LBH Jakarta. Tema pembahasan pada kelas Kalabahu Buruh kali ini terkait permasalahan Pidana Perburuhan, yang dibawakan oleh Oky Wiratama selaku Pengacara Publik LBH Jakarta. “Pidana Perburuahan bisa jadi alternatif advokasi, selain aksi masa, demo, dan mogok kerja,” ujar Oky Wiratama membuka
Penyampaian materi dalam Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) ke-39 kembali dilakukan LBH Jakarta, Selasa (17/04). Materi yang disampaikan pada kesempatan kali ini adalah Hak Atas Pendidikan yang disampaikan oleh Heny Supolo Sitepu. Heny Supolo Sitepu beliau merupakan ketua dari Yayasan Cahaya Guru dan juga salah satu pengagas sekolah Al-Idzar di Pondok Labu. Beliau juga pernah
Mahasiswa Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Negeri Papua (Unipa) kembali melakukan unjuk rasa di depan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, Jakarta (02/11). Sekitar 40 mahasiswa peserta unjuk rasa menuntut agar Menteri Ristekdikti turun tangan langsung agar permasalahan pemberhentian perkuliahan sepihak di FK Unipa dapat segera diselesaikan. Dalam unjuk rasa kali ini para mahasiswa FK Unipa tidak
Nomor Rilis Pers: 1181/SK-Rilis/X/2017 LBH Jakarta mendesak pemerintah dan Universitas Papua (UNIPA) untuk segera melaksanakan kembali program studi kedokteran di Fakultas Kedokteran UNIPA yang berhenti sejak tahun 2016. 102 calon dokter dari universitas tersebut kini terlantar akibat kelalaian pemerintah dan Rektor UNIPA dalam mengelola dan mengkoordinasikan dana operasional pendidikan yang bersumber dari APBN dan APBD.
Risalah Kebijakan Tolak Full Day School Kontroversi penerapan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah yang mengatur penyamarataan jadwal 40 jam belajar selama 5 hari bagi siswa di tingkat pendidikan dasar, baik sekolah umum ataupun sekolah khusus (madrasah, sekolah luar biasa, dsb.) belum berakhir. Pihak pemerintah, melalui beragam
Siaran Pers Masyarakat Peduli Pendidikan mendesak Presiden Joko Widodo segera melaksanakan janjinya untuk meninjau ulang kebijakan sekolah 40 jam yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI berdasarkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah, mengingat kebijakan tersebut akan segera dilaksanakan pada tahun ajaran 2017/2018. Kebijakan sekolah 40 jam bertentangan dengan berbagai peraturan perundang-undangan,
LBH Jakarta melakukan penandatanganan kerjasama dengan Serikat Pekerja Bank Permata (SPBP), dalam program pendidikan advokasi serikat pekerja di Kantor SPBP (21/02). Nantinya kerjasama tersebut akan terwujud dalam sebuah pelatihan kepada anggota SPBP dengan materi pelatihan berupa pendidikan Hak Asasi Manusia, pengenalan tiga paket Undang-Undang Ketenagakerjaan, Gerakan Serikat Buruh dan Strategi Advokasi. Melalui kerjasama ini LBH
Kemenristekdikti kembali memanggil Rektor Universitas 17 Agustus (UNTAG) 1945 Jakarta untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait drop out dan skorsing 6 (enam) mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UNTAG Jakarta. Sesuai undangan yang dikirim seminggu sebelumnya, Rektor Untag diundang tanpa boleh diwakilkan, namun ternyata yang hadir adalah Pembantu Rektor bidang Kemahasiswaan, Pembantu
Jakarta, bantuanhukum.or.id – Hari Rabu (31/08), Masyarakat Peduli Pendidikan (MPP), koalisi masyarakat sipil untuk mengadvokasi hak anak di bidang pendidikan menemui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Muhadjir Effendy. Pertemuan ini diadakan sebagai bentuk kepedulian MPP untuk memberikan saran dan masukan terkait dengan beberapa wacana kebijakan oleh Menteri Muhadjir yang berpotensi melanggar hak anak, antara lain