Pelantikan Jenderal Badrodin Haiti sebagai Kapolri memberi secercah harapan bagi para aktivis antikorupsi. Mereka berharap Badrodin menuntaskan kasus-kasus kriminalisasi. Mereka juga berharap Badrodrin memulihkan kerjasama dengan KPK dalam pemberantasan korupsi. “Kapolri kami minta menghidupkan kembali momentum reformasi di dalam tubuh Polri dan memulihkan kepercayaan publik dengan langkah yang nyata,” bunyi pernyataan Tim Advokasi Anti Kriminalisasi

Ratusan masyarakat  dari berbagai komunitas masyarakat menggelar Karnaval Rakyat Lawan Korupsi, Karnaval ini mengambil rute dari Patung Kuda menuju Istana Negara, Rabu (8/4). Karnaval ini diadakan sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap kemunduran dalam pemberantasan korupsi yang bermula dari ditetapkannya Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi oleh KPK. Berikut foto-foto kegiatan tersebut yang

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta menganggap Kepolisian Republik Indonesia telah sering melakukan aksi kriminalisasi terhadap masyarakat yang sebenarnya tak bersalah. Salah satu sebab kriminalisasi tersebut bisa terjadi adalah karena kurangnya pengawasan terhadap proses penyidikan yang dilakukan. Oleh sebab itu, LBH memiliki ide agar para penyidik yang ada di Badan Reserse Kriminal Mabes Polri tak perlu ada

Gelombang perlawanan terus dilakukan terhadap penguasa atau pemerintah yang korup, yang tidak memperhatikan nasib rakyat yang hidup dan terbelenggu dalam kemiskinan dan eksploitasi, sebut saja yang dialami oleh para buruh. Dimana para buruh terus menerus melakukan perjuangan untuk melakukan perubahan terhadap situasi dan kondisi kerja yang buruk, mulai dari situasi kerja yang buruk sepert Outsourcing,

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menekankan sebaiknya Presiden Joko Widodo ikut turun tangan dengan memerintahkan Polri agar segera menghentikan penyidikan terhadap Bambang Widjojanto. Pasalnya, penetapan Wakil Ketua KPK sebagai tersangka dinilai janggal. “Saya rasa harus SP3 ya karena waktu BAP, Polri tidak bisa menunjukkan. Kemudian pasalnya juga enggak ditunjukan ayat berapa. Katanya tiga alat bukti,

Penangkapan Bareskrim Polri terhadap Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Wijayanto alias BW, merupakan serangan balik Polri terkait penetapan calon kapolri Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi. Demikian disampaikan Kepala Bidang Penangan Kasus LBH Jakarta, M. Isnur, kepada redaksi beberapa saat lalu, Jumat (22/1). “Kelihatan sekali kalau Polri sedang lakukan serangan balik. Ini sejarah buruk,”

Pers Rilis Tak ada seorang manusia pun yang layak diperjualbelikan karena siapa yang melakukannya, orang tersebut sesungguhnya sedang menjual dirinya sendiri! Sampai hari ini berbagai peristiwa yang diindikasi sebagai tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) di Indonesia belum memperoleh penegakkan hukum yang berkeadilan. Ketidakpastian proses hukum hingga waktu yang tidak ditentukan, terhentinya proses di tingkat

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Rabu (17/12) Aliansi Young Papua (AYP) mengadakan aksi di depan Istana Negara menuntut Pemerintahan Jokowi-JK mengusut tuntas kasus pembantaian rakyat Papua di Paniai, Papua yang dilakukan oleh oknum TNI dan Kepolisian. Aksi tersebut diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa asal Papua dan rekan-rekan jaringan solidaritas untuk Papua, termasuk di dalamnya LBH Jakarta. Aksi damai yang dilakukan dengan

PRESS RELEASE No. 1446/SK/LBH/XII/2014   Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua berulang terus karena tidak adanya keseriusan pemerintah dalam mengungkap pelanggaran HAM masa lalu. (Jakarta, 10 Desember 2014) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengutuk penyerangan yang dilakukan oleh aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terhadap masyarakat sipil di Papua yang