Rilis Pers Jakarta, 9 Mei 2025 – 1 Mei menjadi sebuah momentum peringatan Hari Buruh Internasional (May Day). Dalam rangka memperingati hari tersebut, berbagai dibantu masyarakat sipil yang terdiri dari buruh, mahasiswa, aktivis, dan lain-lain melakukan aksi konservasi di berbagai daerah. Aksi ini menuntut sejumlah hak yang harus dipenuhi oleh negara, salah satunya adalah kesejahteraan

Rilis Pers Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Nomor 494/RILIS-LBH/XII/2024 Menanggapi Kasus Pemerasan oleh Polisi terhadap Pengunjung Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 LBH Jakarta mengecam keras tindak tanduk sewenang-wenang dan koruptif yang dilakukan oleh aparat kepolisian lintas satuan kewilayahan di Polda Metro Jaya dalam pergelaran Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024. Berdasarkan berbagai pemberitaan media, aparat kepolisian

Siaran Pers KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK REFORMASI KEPOLISIAN 17 Anggota Ditsamapta Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) mengakui dan terbukti melakukan kekerasan dan penyiksaan membabi buta terhadap anak berstatus pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga berujung kematian. Hal ini disampaikan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) pada Kamis (27/6/24). Mengacu pada hasil investigasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

Rapat Paripurna DPR RI resmi menjadikan Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga atas UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (“RUU Polri”) sebagai usul inisiatif DPR, pada Selasa (28/5). Berdasarkan rancangan (draft) yang kami terima, RUU Polri pada prinsipnya memuat sejumlah pasal bermasalah dengan substansi perluasan ugal-ugalan (excessive) kewenangan kepolisian hingga menjadikannya institusi “superbody”.

Pada Minggu, 8 September 2023, Pihak UIII bersama aparat gabungan yang terdiri dari unsur TNI, Polri, dan Satpol PP, kembali mengancam lahan garapan warga Kampung Bulak, Depok, Jawa Barat. Adapun tindakan tersebut diklaim sebagai sosialisasi untuk pengerjaan proyek pembangunan kompleks kampus UIII yang juga merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).   Tindakan pihak UIII bersama aparat keamanan tersebut jelas merupakan tindakan

Pada tanggal 9 Agustus 2022 Kapolri melalui Kabareskrim mengumumkan Penetapan tersangka terhadap Irjen Ferdy Sambo terkait Kasus Pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, Irjen Ferdy Sambo disangka sebagai aktor intelektual yang dibantu oleh KM dan Brigadir RR serta memerintahkan Bharada E melakukan Penembakan terhadap Brigadir J.  Selain sebagai aktor Intelektual Pembunuhan berencana, Irjen Ferdy Sambo juga

Jumat (09/07) LBH Jakarta bersama Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri melaksanakan audiensi daring pada pukul 14.00 s/d 16.00 WIB. Audiensi disambut langsung oleh Kombes Pol Dr. Teddy John Sahala Marbun, S.H. M.Hum. selaku Kepala Subdirektorat II, Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Ditipidter) Bareskrim Polri. Audiensi juga dihadiri oleh perwakilan beberapa LBH Kantor dan Serikat Pekerja/Buruh. Audiensi

Siaran Pers Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto meminta Indonesia Corruption Watch (ICW) tak membuat gaduh. Hal itu terkait pelaporan Ketua KPK Firli Bahuri atas dugaan gratifikasi Rp 141 juta dalam penyewaan helikopter. ICW juga diminta tak menyeret Polri dalam kasus tersebut karena Polri saat ini fokus kepada penanganan dampak kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional

LBH Jakarta mengecam keras penyerangan terhadap warga masyarakat dan pembakaran Polsek Ciracas serta fasilitas umum di Ciracas, Jakarta Timur. LBH Jakarta menuntut kasus ini diusut secara independen transparan dan akuntabel. Jangan sampai tindakan diluar hukum dibiarkan. Terlebih jika dugaannya melibatkan Anggota TNI. Tidak boleh ada keistimewaan, perlindungan, dan kekebalan hukum untuk kelompok tertentu di republik