Jakarta, bantuanhukum.or.id—Selasa, 24 Maret 2015 Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali didatangi oleh ratusan orang dari Pekerja Rumah Tangga (PRT). Massa yang tergabung dalam berbagai elemen diantaranya, Jala PRT, Sapu LIdi, Relawan Mogok Makan, UPC, JRMK, FBLP, Perempuan Mahardika, Komite Aksi Perempuan, SPN, LBH Jakarta, dan berbagai elemen gerakan buruh lainnya melakukan aksi “Pembentangan Serbet

Jakarta, bantuanhukum.or.id—9 Maret 2015 Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) dan Komite Aksi Perempuan (KAP) mendatangi Kementerian Tenaga Kerja untuk mendesak agar Menteri Tenaga Kerja melindungi perempuan dan pekerja rumah tangga (PRT). Aksi ini merupakan rangkaian dari peringatan Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada 8 Maret 2015. Kurang lebih 25 orang yang terdiri

Press Release Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (“LBH Jakarta”) selaku bagian dari Jaringan Nasional Advokasi untuk Pekerja Rumah Tangga (“JALA PRT”) mendukung aksi mogok makan dan mendesak DPR RI untuk memasukkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sebagai prioritas program legislasi nasional 2015 (“Prolegnas 2015”) dan ratifikasi Konvensi ILO 189. Dihubungi di kantor LBH Jakarta, Eny Rofiatul

PERS RELEASE PERINGATAN HARI PEKERJA RUMAH TANGGA (PRT) NASIONAL 15 FEBRUARI 2015 Jakarta, bantuanhukum.or.id—Harapan perubahan situasi Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan Buruh Migran pada DPR RI yang baru, telah berubah menjadi kekecewaan manakala DPR tidak berpihak pada perjuangan PRT dalam Prolegnas 2015-2019. Padahal tahun 2015 merupakan tahun ke 11 atau sejak tahun 2004 dimana kami

Jakarta, bantuanhukum.or.id-Komite Aksi Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan Buruh Migran (“KA PPRTBM”) menyambangi Kementerian Tenaga Kerja untuk beraudiensi dengan Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri (20/1). KA PPRTBM mendatangi Kementerian Tenaga Kerja berkenaan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (“Permenaker No. 2/2015”) pada tanggal 16 Januari 2015

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Senin, 12 Januari 2015, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (“DPR RI”), Setya Novanto, menyampaikan pidato pada saat sidang paripurna yang diselenggarakan pada hari Senin yang lalu. Pidato ini menandakan dimulainya kembali masa sidang DPR RI sekaligus mengakhiri masa reses DPR RI. Pembukaan sidang paripurna ini hanya dihadiri oleh 220 anggota dewan dari total

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Selasa, 13 Januari 2015, JALA PRT yang tergabung dalam KAPPRTBM (Komite Aksi Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan Buruh Migran) melakukan audiensi dengan Komisi IX DPR RI sehubungan dengan pembahasan RUU PRT. Dalam audiensi tersebut, pimpinan Komisi IX DPR, yakni Dede Yusuf menegaskan bahwa RUU PRT sebagai daftar isu prioritas dan masuk dalam daftar prolegnas

Komisi IX telah mengajukan empat RUU untuk masuk Prioritas Prolegnas 2015, di mana salah satunya adalah RUU Perlindungan PRT Rabu, 26/11. Setelah melakukan mogok rasa selama dua hari, akhirnya perwakilan dan Pekerja Rumah Tangga diterima Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Melalui audiensi yang berlangsung di Ruang Rapat Baleg tersebut, para perwakilan menyampaikan tuntutan mereka agar

  JALA-PRT dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mendesak Kapolri, Kapolda Jawa Barat, Kapolres Bogor Kota, dan Polsek Bogor Tengah untuk menindak tegas istri Brigjend. Pol. (Purn.) Mangisi Situmorang dan keluarganya yang telah melakukan penyekapan, perbudakan dan perdagangan manusia terhadap 17 (tujuh belas) Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA) di kediamannya