Siaran Pers Bersama Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Sidang Perdana Gugatan Hak Guna Bangunan (HGB) Pulau D Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) membacakan gugatan atas Hak Guna Bangunan (HGB) Pulau D reklamasi Teluk Jakarta dalam sidang perdana yang terbuka untuk umum (28/5). Gugatan ini merupakan gugatan kedua setelah pada bulan Februari lalu gugatan sebelumnya dicabut oleh

Siaran Pers Bersama Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta mencabut gugatan Hak Guna Bangunan (HGB) Pulau D Reklamasi Teluk Jakarta. Gugatan tersebut dicabut dalam sidang lanjutan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (28/3). Sidang juga dihadiri oleh kuasa hukum Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara dan kuasa hukum

Komisi Informasi Pusat kembali menggelar sidang kedua sengketa informasi antara Nelson Nikodemus Simamora, S.H. dan Kementerian Lingkungan  Hidup dan Kehutanan (KLHK) Kamis (8/3). Adapun agenda sidang kali ini ialah pemeriksaan legal standing dari pemohon maupun termohon. Sebelumnya Majelis Hakim mengalami kebingungan terkait apakah permohonan sengketa ini diajukan oleh individu atau oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

Tim Advokasi Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta dalam persidangan lanjutan Surat Keputusan Hak Guna Bangunan Pulau D reklamasi hari ini (21/2) mempertanyakan tentang dugaan adanya surat keputusan baru yang merevisi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 1697/HGB/BPN-09.05/2016 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Kapuk Naga Indah, berkedudukan di Kota Administrasi

Siaran Pers: Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta “KSTJ Minta Gubernur DKI Jakarta Masuk Sebagai Penggugat HGB Pulau D” Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta meminta Gubernur DKI Jakarta masuk sebagai penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara Pembatalan Hak Guna Bangunan (HGB) Reklamasi Pulau D. Pada tanggal 21 November 2017, 15 orang nelayan tradisional dan Wahana Lingkungan

Siaran Pers Bersama Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Nomor: 85/SK-RILIS/I/2018 Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta kembali menggelar sidang gugatan Hak Guna Bangunan (HGB) Pulau D hasil reklamasi hari ini (24/1). Agenda dari persidangan kali ini ialah jawaban dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara selaku Tergugat namun ternyata Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi

Buku yang hadir dihadapan anda ini merupakan kerjasama dari banyak pihak, seperti Rujak Center for Urban Studies, Koalisi Nelayan Tradisional Indonesia, LBH Jakarta, Institut Pertanian Bogor, Universitas Indonesia dan LIPI sendiri. Analisa dari krisis ekologi dan kebencanaan Teluk Jakarta berasal dari berbagai disiplin ilmu, sehingga saling melengkapi. Jakarta yang kita kenal sebagai ibukota negara, selain terkenal dengan keberhasilannya di bidang ekonomi dan politik, ternyata menyimpan masalah besar. Terutama masalah kebencanaan

Sepanjang tahun 2016, Tim Koalisi Pakar Independen yang terdiri atas gabungan para ahli dari LIPI, Rujak Center for Urban Studies, KNTI, LBH Jakarta, Institut Pertanian Bogor, Universitas Indonesia menyusun laporan untuk menganalisa dan krisis ekologi dan kebencanaan Teluk Jakarta dari berbagai disiplin ilmu. Tim Koalisi Pakar Independen bekerja sama dengan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta mengadakan

Puluhan nelayan yang tergabung dalam Komunitas Nelayan Tradisional (KNT) dan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta melakukan unjuk rasa menolak pembahasan awal Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Rapeda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKS Pantura) di depan DPRD Provinsi DKI Jakarta, Kebon Sirih, Rabu (26/7). Nelayan menolak pembahasan