Bogor, bantuanhukum.or.id—Ratusan warga Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin Bogor mendatangi Kantor Bupati Bogor, Kamis (28/01). Kedatangan mereka menuntut Bupati Bogor untuk menyelesaikan sengketa tanah warga Rumpin dengan TNI Angkatan Udara. Mereka menilai selama ini kerap diabaikan dan tidak ditindaklanjuti secara serius keluhannya. Saat ditemui perwakilan masa, Neneng dari Organisasi Seruni mengungkapkan terakhir kali warga datang untuk

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Sebanyak 13 KK warga Bukit Duri yang masih bertahan untuk tidak membongkar rumahnya, pada Selasa (05/01/16) ajukan Gugatan Tata Usaha Negara (TUN) di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta Timur. Warga yang mengajukan Gugatan merupakan warga yang berasal dari RT 11, RT 12, RT 15 RW 10 Kelurahan Bukit Duri, yang menolak membongkar rumahnya. Adapun

Didit Adi Priyatno (27), warga yang bekerja di sebuah rumah kontrakan di Margahayu, Bekasi Timur, diduga menjadi korban salah tangkap oleh polisi. Didit ditangkap karena disangka membunuh Yosafat Hutabarat (19) pada Minggu, 21 Juni 2015 dini hari, seusai terjadi tawuran antara kelompok pemuda Margahayu dan warga Rawasemut. Didit dibekuk polisi pada Minggu pagi di rumah

Siaran Pers. Lebih dari 36  KK warga Kali Sekretaris (bagian dari Kali Moorkervert) secara mendadak digusur oleh Pemda DKI (Rabu, 11/11/15) dan kehilangan tempat tinggal akibat adanya penggusuran paksa yang dilakukan sepanjang 10 meter dari bibir kali. Warga sangat kaget ketika ratusan tim gabungan yang terdiri dari satpol PP, Polisi, militer, dan aparat pemerintahan lainnya

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Warga korban penggusuran DKI Jakarta temui Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Selasa (03/11) lalu. Pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas program satu juta rumah yang merupakan program Presiden Joko Widodo melalui Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Basuki Hadimuljono selaku Menteri PU mengatakan program perumahan harus menjadi satu dengan kawasan, yang mana program tersebut

Bogor, bantuanhukum.or.id—LBH Jakarta selenggarakan pelatihan Atap Rakyat lanjutan, “Mendorong Hak Akses Informasi, Hak Partisipasi untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Penataan Ruang di DKI Jakarta” di Hotel Salak Bogor, Sabtu (29/8). Pelatihan ini kembali diselenggarakan oleh LBH Jakarta guna meningkatkan kemampuan komunitas-komunitas dampingan LBH Jakarta untuk mengadvokasi dirinya sendiri. Pelatihan yang dihadiri oleh perwakilan dari komunitas Kali

Rilis Media Nomor: 925/SK-RILIS/VIII/2015 (Jakarta, 20 Agustus 2015) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengecam tindakan aparat Kepolisian dan TNI yang terlibat dalam penggusuran yang terjadi di Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur. Pemprov DKI Jakarta kembali melakukan penggusuran paksa yang kali ini dilakukan terhadap komunitas warga Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur dengan alasan normalisasi kali Ciliwung.

Jakarta, bantuanhukum.or.id – Minggu(7/6), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta bersama dengan komunitas warga yang tergabung dalam jejaring Advokasi Tolak Penggusuran Paksa (Atap Rakyat) mengadakan diskusi yang bertemakan penggusuran di gedung LBH Jakarta. Diskusi ini digelar untuk menambah pemahaman masyarakat, khususnya para korban terdampak yang terkena penggusuran. Bertindak sebagai pembicara dalam diskusi kali ini adalah Prof.

gobekasi.co.id-Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengajukan gugatan perbuatan hukum terhadap Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi ke Pengadilan Negeri (PN) Bekasi, Kamis (26/2) terkait kerusakan di Jalan Siliwangi, Bantar Gebang, Kota Bekasi yang memakan korban. LBH Jakarta mewakili ahli waris korban menilai Gubernur Jawa Barat dan Walikota Bekasi tidak melakukan