Jakarta, bantuanhukum.or.id—Warga korban penggusuran DKI Jakarta temui Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Selasa (03/11) lalu. Pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas program satu juta rumah yang merupakan program Presiden Joko Widodo melalui Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Basuki Hadimuljono selaku Menteri PU mengatakan program perumahan harus menjadi satu dengan kawasan, yang mana program tersebut

Rilis No.: 1250/SK-RILIS/XI/2015 Maraknya permasalahan kekerasan seksual seperti perkosaan dan pelecehan seksual pada anak dan remaja sesungguhnya belum ditempuh upaya pencegahan hingga ke akar. Upaya edukasi melalui sekolah sebagai pencegahan benih-benih kekerasan seksual tumbuh harus ditempuh. Salah satu caranya dengan menjadikan Pendidikan Kesehatan Reproduksi bagian dalam kurikulum pendidikan sekolah. Berdasarkan penelitian Pusat Kajian Gender dan

Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 228 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang terbuka [button url=”https://lbh.kawanapp.web.id/web/wp-content/uploads/2015/11/PERGUB+228+2015+KENDALI+PENYAMPAIAN+PENDAPAT.pdf” class=”full-width”]UNDUH[/button]

Jakarta, bantuanhukum.or.id—LBH Jakarta menyelenggarakan diskusi di Pos Paralegal Rusun Pesakih (01/11). Diskusi tersebut merupakan sebuah diskusi tentang Hak Hidup Layak. Diskusi ini diselenggarakan oleh LBH Jakarta guna meningkatkan pengetahuan warga Rusun Peaakih terkait pemenuhan hak-hak hidup layak. Diskusi tersebut dihadiri perwakilan warga dari berbagai blok dan Lantai penghuni rusun tersebut. Acara ini di buka oleh

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta menuntut Peraturan Gubernur Nomor 228 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka segera dicabut. “Jika tidak segera dicabut, kami membangkang,” kata Direktur LBH Jakarta Alghiffari Aqsa kepada Tempo melalui pesan singkat pada Sabtu, 31 Oktober 2015. Menurut Alghiffari, ancaman pembangkangan tersebut akan diikuti dengan pengajuan

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Komite Persatuan Rakyat batalkan PP tentang pengupahan kembali melakukan aksi di depan Istana Negara pada Rabu 28 Oktober 2015. Aksi yang dilakukan dari berbagai organisasi serikat buruh yang bergabung dalam Komite Persatuan Rakyat memulai aksinya terlebih dahulu di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) sekaligus menjadikan Kemenakertrans sebagai titik kumpul massa aksi. Setelah melakukan

RILIS No: 1233/SK-RILIS/X/2015 Lembaga Bantuan Hukum Jakarta mengecam tindakan kriminalisasi yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya) terhadap 2 orang pengabdi bantuan hukum LBH Jakarta dan 23 orang buruh lintas serikat pekerja. Mereka menjadi korban kriminalisasi saat sedang melaksanakan aksi damai menuntut pembatalan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang

LBH Jakarta adalah sebuah lembaga pelayanan publik yang memberikan bantuan hukum bagi si miskin, buta hukum, dan tertindas. Dalam melakukan berbagai kegiatannya, LBH Jakarta diperlukan mengampanyekan isu-isu yang diperjuangkannya agar dapat berjuang bersama-sama serta memberikan pendidikan bagi masyarakat luas terkait isu-isu tersebut. Dalam rangka mengoptimalkan berbagai kampanyenya LBH Jakarta melakukan pengadaan barang berupa Printer Direct

Tahapan Lelang: Pengisian formulir pendaftaran pada tanggal 2-4 November 2015 pukul 09.00 – 15.00 WIB. Penjelasan dokumen lelang pada tanggal 5 November 2015 pukul 13.00 – 15.00 WIB. Pemasukan dokumen penawaran 6 November – 9 November 2015 Pukul 09.00 – 15.00 WIB. Pengumuman 10 November 2015 WIB.