Kamis, 20 Juni 2024, Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas yang terdiri atas Keluarga Korban Penghilangan Paksa 1997-1998, KontraS, Imparsial, AMAR, LBH Jakarta, YLBHI dan sejumlah organisasi/individu lainnya kembali menjalani sidang pemeriksaan di PTUN Jakarta terkait gugatan atas Penganugerahan Pangkat secara Istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan dari Presiden melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 13/TNI/Tahun 2024 yang

Rapat Paripurna DPR RI resmi menjadikan Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga atas UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (“RUU Polri”) sebagai usul inisiatif DPR, pada Selasa (28/5). Berdasarkan rancangan (draft) yang kami terima, RUU Polri pada prinsipnya memuat sejumlah pasal bermasalah dengan substansi perluasan ugal-ugalan (excessive) kewenangan kepolisian hingga menjadikannya institusi “superbody”.

Pada 28 Maret 2024, keluarga korban Penghilangan Orang secara Paksa 1997-1998, Paian Siahaan (ayah dari Ucok Munandar Siahaan) dan Hardingga (anak dari Yani Afrie) bersama dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas mengajukan gugatan terhadap Keputusan Presiden RI (Keppres) No. 13/TNI/2024 tertanggal 21 Februari 2024 tentang Penganugerahan Pangkat secara

Jakarta 18 Mei, 2024 – Setiap orang harusnya mendapat jaminan perlindungan dan pemenuhan hak atas tempat tinggal yang layak.  Namun hal ini tidak dirasakan oleh warga pada beberapa wilayah di Jakarta. Menanggapi hal tersebut, pada Sabtu 18 Mei 2024 lalu, LBH Jakarta bersama warga dari sembilan kampung yang tergabung dalam Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK)

Jakarta, 22 Mei 2024 – Koalisi Masyarakat Sipil mengecam segala bentuk ancaman, intimidasi, kekerasan dan pengusiran paksa yang dialami oleh warga Kampung Susun Bayam (KSB). Kekerasan yang terjadi dilakukan oleh petugas keamanan Jakarta International Stadion (JIS), Jakarta Propertindo (JAKPro), Satuan Pamong Praja (Satpol-PP), Polri dan TNI pada Selasa, 21 Mei 2024 di Rumah Susun Kampung

Sejak tahun 1970, LBH Jakarta telah memberikan layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, buta hukum dan tertindas. LBH Jakarta telah membersamai gerakan, berjuang menegakkan nilai-nilai hak asasi manusia dan demokrasi sebagai pilar gerakan bantuan hukum di Indonesia Kita telah menerima ribuan pengaduan dan mengadvokasi banyak kasus dari multi sektor dan lintas isu dengan pendekatan

Jakarta, 7 Mei 2024 – Selama 10 tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, aksi represif dari negara terhadap masyarakat sipil, perusakan lingkungan, perampasan hak perempuan, buruh, dan warga sipil, hingga kasus korupsi semakin merajalela. Meski demikian, penegakan hukum dan penyelesaian kasus tak pernah menemukan titik terang sebab impunitas terhadap pelaku terus dirawat selama rezim Jokowi.

“Pembiaran Kekerasan yang Terus Berulang, Tanpa Solusi dari Pemerintah” Kasus pemukulan yang disertai pembacokan yang dialami sejumlah Mahasiswa Katolik Universitas Pamulang (“Unpam”) pada Minggu, 5 Mei 2024 di Babakan, Cisauk, Tangerang Selatan, Banten saat melakukan ibadah Doa Rosario, merupakan kejahatan berupa tindakan intoleransi yang tidak boleh dibiarkan. YLBHI dan LBH Jakarta memantau serta mendapatkan video

“Gerakan Perempuan adalah Pemberontakan Terhadap Penindasan, Menghancurkan Dinding-Dinding Ketidakadilan dan Hegemoni Kekuasaan “   Sejarah gerakan perempuan seperti gerakan hak pilih (suffragette) dan gerakan feminis awal memiliki keterkaitan yang erat dengan gerakan buruh. Jika merujuk pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, ketidakadilan terhadap pekerja perempuan, seperti upah rendah, jam kerja panjang, dan kondisi kerja