RILIS PERS No. 893 /SK/LBH/VII/2014 Warga Chandra Baru Aksi Tolak Green Lotus LBH Jakarta- Minggu 13 Juli 2014 lalu, ratusan warga yang berasal dari 9 Perumahan di Kecamatan Pondok Melati, Pondok Gede, dan Jati Asih menggelar aksi untuk menolak pembangunan perumahan Green Lotus di Kampung Rawabogo, Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondokmelati, Kota bekasi. Aksi kali ini

Bekasi, LBH Jakarta—Warga perumahan Pesona Mutiara Indah melakukan aksi di depan Polresta Bekasi (16/07/2014). Aksi tersebut mereka lakukan untuk menuntut penyelesaian kasus yang menyebabkan beberapa warga terkriminalisasi. Pengkriminalisasian tersebut dilakukan oleh pihak pengembang perumahan Pesona Mutiara Indah PT. Sadra Utama Indo. Aksi dimulai pukul 11 siang langsung di depan Polresta Bekasi dan diikuti warga berjumlah

Jakarta – Selasa (15/7), perwakilan beberapa organisasi masyarakat sipil, diantaranya: ICW, Migrant Care, IGJ, LBH Jakarta, Imparsial, Kontras, KPI, Yappika, FSGI, PSHK, Walhi, dan Setara, mendatangi KPK untuk meminta pengawasan terhadap praktek kecurangan saat Pemilihan Presiden. Permintaan ini dilatarbelakangi oleh dugaan kecurangan di beberapa daerah, termasuk formulir C1 yang direkayasa dan hilangnya suara pendukung Jokowi-JK

Pernyataan Pers Hak pekerja untuk menerima Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) dijamin dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan dan Peraturan ini ditegaskan kembali melalui Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. SE.4/MEN/VI/2014 tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan dan Himbauan Mudik Lebaran Bersama. Pada

Hak pekerja untuk menerima Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) dijamin dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan dan Peraturan ini ditegaskan kembali melalui Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. SE.4/MEN/VI/2014 tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan dan Himbauan Mudik Lebaran Bersama. Pada pokoknya dalam

Jakarta, Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari ICW, Kontras, Walhi, Imparsial, Perludem, TURC, serta LBH Jakarta mendatangi kantor Bawaslu. Mereka mendesak Bawaslu untuk terus mengawasi dan mengawal pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara mulai dari tingkat terbawah hingga tingkat pusat untuk meminimalisir kecurangan. “Fungsi Bawaslu saat ini jadi penting karena pasca pemungutan suara, proses penting selanjutnya adalah

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta meminta Badan Pengawas Peilu (Bawaslu) untuk memerintahkan calon presiden Prabowo Subianto agar menarik surat pribadinya yang dikirimkan untuk para guru. Sekjen FSGI Retno Listiyarti mengatakan, surat-surat masih beredar di masa tenang Pemilu Presiden 2014 ini. “Hingga masa tenang, di berbagai daerah seperti di Malang, Jember

Jakarta, LBH Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Tanpa Intimidasi, mengadakan konferensi pers di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Selasa, (08/07/2014). Konferensi pers ini adalah bentuk informasi bagi masyarakat sekaligus pernyataan sikap dari NGO yang tergabung dalam koalisi untuk mengawal penyelenggaraan Pilpres kali ini. Dalam konferensi pers ini, koalisi menyoroti permasalahan intimidasi yang kerap

Press Release Masa kampanye pemilihan Presiden 2014 yang banyak menguras energi dan menyita perhatian masyarakat telah berakhir. Kini, tahapan agenda politik tengah memasuki masa tenang dan akan berlanjut dengan proses pemilihan Presiden pada tanggal 09 Juli nanti. Kami dari koalisi masyarakat sipil pertama-tama ingin menyampaikan apresiasi yang besar dan setinggi-tingginya atas terselenggaranya agenda kampanye Pilpres