Hari ini, Rabu 03 Oktober 2012, buruh-buruh se-Indonesia akan melakukan mogok masal, dengan tuntutan hapus sistem outsourcing, hapus sistem kontrak, hapus politik upah murah, dan jamin kebebasan berserikat. Dari pengaduan dan kasus-kasus yang ditangani, LBH Jakarta mencatat bahwa perburuhan adalah permasalahan yang paling banyak diadukan di LBH Jakarta, dengan jumlah pencari keadilan yang berlipat, karena

Pilkada DKI Jakarta Putaran kedua tanggal 20 September nanti disinyalir akan marak politik uang. Bahkan dikhawatirkan lebih banyak daripada putaran pertama. Hal ini tentu saja ancaman bagi demokrasi dimana persaingan dalam Pilkada akan berlangung secara tidak sehat, manipulatif, tidak adil setara dan akhirnya uang menjelma sebagai penentu kemenangan. Lebih jauh, politik uang dalam Pilkada akan

Hari ini, Kamis 13 September 2012, kami 11 orang perwakilan komunitas Warga Jakarta yang tergabung dalam Aliansi Warga Jakarta untuk Pilkada Bersih (AUPB) terdiri dari Komunitas warga Petukangan, Kebun Sayur Ciracas, Papanggo, Budidarma, Duren Sawit, Pondok Labu, Kalibaru Cilincing, Muara Baru,  Kampung Melayu, Kebun Kacang dan Kebun Tebu mendatangi dua kantor tim pemenangan pemilu kedua

Kami, sejumlah organisasi masyarakat sipil yang peduli dengan peristiwa kekerasan terhadap kelompok minoritas Syiah di Sampang, menuntut agar Pihak Kepolisian bekerja dengan profesional dan jujur terutama dalam melakukan penegakan hukum. Penangkapan Roisul Hukama yang dikenakan dengan Pasal 354 KUHP, karena diduga memicu kerusuhan di Sampang, serta menangkap 7 orang lainnya tidaklah cukup. Dalam catatan hasil

Dalam 5 tahun terakhir, LBH Jakarta menerima pengaduan kebebasan berserikat yang terjadi secara sistematis. Dikatakan sistematis karena pelanggaran dilakukan dengan pola yang serupa, aktor serupa, motif dan dampak yang serupa. Terhadap pelanggaran kebebasan berserikat ini, pemerintah bersikap pasif dan sengaja membiarkan hal tersebut terjadi. Bahkan dalam sejumlah kasus pemerintah turut menjadi pelaku aktif pelanggaran. Pada

Setelah sidang ditutup, seketika itu pula terbit gagasan penggugat untuk mengajukan banding akan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pikiran seketika itu muncul usai majelis hakim menolak gugatan warga negara (citizen law suit/CLS) para Pekerja Rumah Tangga (PRT), Selasa (7/2). “Kami akan mengajukan banding, dan menolak seluruhnya keputusan majelis hakim,” ungkap kuasa hukum penggugat

VIVAnews – Aksi kekerasan kembali melibatkan aparat Brimob. Oknum Brimob diduga memukul dan mengancam seorang pengacara publik dari LBH Jakarta, Sidik. “Kejadiannya Sabtu, 17 Desember 2011 kemarin. Sekitar pukul 13.30 WIB, saya cuma bawa kertas pengumuman dilarang membawa senjata ke lingkungan LBH Jakarta,” ujar Sidik di LBH Jakarta, Minggu 18 Desember 2011. Sidik menjelaskan kehadiran

JAKARTA–MICOM: Tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap salah seorang pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Sidik, dinilai sebagai dampak dari tindak berlebihan oknum Brimob. Sidik menjelaskan bahwa dirinya ditempeleng dan diteriaki ‘anjing’ saat hendak menempel kertas berisi peringatan dilarang membawa senjata ke lingkungan dan pekarangan LBH Jakarta. “Kejadiannya Sabtu (17/12), sekitar pukul 13.30

(Kritik terhadap Kebijakan Perburuhan di Indonesia)[1] Memperingati hari buruh internasional, May Day 2011, buruh Indonesia menghadapi situasi tanpa proteksi dari negara. Sebelum terjadinya krisis ekonomi, pada tahun 1996, dalam sebuah evaluasi mengenai hukum perburuhan Indonesia, Bank Dunia menyatakan bahwa “the [Indonesian] workers are overly protected“, dan bahwa “the government should stay out of industrial dispute“.[2]