Sebanyak lebih kurang 500 mahasiswa dan elemen masyarakat sipil menggelar aksi demonstrasi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Aksi ini mengusung tajuk Pekan Melawan yang menegaskan bahwa aksi demonstrasi ini tidak hanya berlangsung di Jakarta, tetapi juga di beberapa kota lain di Indonesia. Aksi kali ini hadir atas tidak diacuhkannya somasi yang disampaikan tujuh hari lalu oleh massa aksi

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengkritik tindakan Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Selatan yang menangkap dan menetapkan 6 pekerja Holywings sebagai tersangka dengan menggunakan berbagai pasal karet. Proses hukum tersebut merupakan tindakan reaktif karena tekanan massa, prematur, dan menambah panjang daftar korban penerapan eksesif pasal karet mulai dari pasal ‘ujaran kebencian’, penodaan agama, dan kabar bohong. 

Selasa, 21 Juni 2022 mahasiswa dari berbagai kampus yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi RKUHP melakukan unjuk rasa dengan tema “Mimbar Rakyat Menyatakan Somasi ke Presiden Jokowi” merespon pembahasan RKUHP yang masih bermasalah dan rencananya akan disahkan pada akhir Juni mendatang. Aliansi Mahasiswa merespon mengenai pembahasan RKUHP antara Komisi III DPR RI dengan Pemerintah pada

Pada 22 Juni 2022, Jakarta memasuki usia ke-495 tahun, dengan  tema perayaan “Celebrate Jakarta: Kolaborasi, Akselerasi, dan Elevasi”. Selebrasi tahun ini tentu dengan catatan masih banyaknya masalah di Jakarta yang harus dijadikan perhatian bersama. Pertama, peringatan ulang tahun Jakarta tahun ini tidak lepas dari masih adanya ancaman pandemi Covid-19 yang belum usai. Hal ini juga

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjatuhkan Pemberatan Penerapan Sanksi Administratif PT. KCN dengan mencabut izin lingkungan kegiatan bongkar muat melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 21 Tahun 2022. Pemberatan sanksi ini dilakukan berdasarkan hasil pengawasan dari sanksi administratif berupa paksaan pemerintah pada Maret lalu yang tidak ditaati oleh

Rabu, 15 Juni 2022 merupakan hari ke-90 dijatuhkannya sanksi administratif kepada PT. Karya Citra Nusantara (PT. KCN) oleh Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara. Berdasarkan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tersebut, terdapat 32 poin pelanggaran yang dilakukan oleh PT. KCN. Namun hingga hari ini berdasarkan hasil evaluasi terakhir kali, hanya 4

LBH Jakarta menilai dipertahankannya (tidak diberhentikan secara tidak dengan hormat) Anggota Kepolisian yang terbukti melakukan Tindak Pidana, Melakukan Pelanggaran, dan Meninggalkan Tugas atau hal lain sebagaimana Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat menjadikan sidang Etik dan Disiplin  menjadi ruang impunitas bagi Anggota Kepolisian yang

Kamis, 2 Juni 2022 telah berlangsung sidang pembacaan putusan Gugatan DH, ASN Penyandang Disabilitas, terhadap Menteri Keuangan RI (Menkeu) dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (PTTUN Jakarta) perkara nomor 22/G/2021/PT.TUN.JKT. Dalam putusannya Hakim mengabulkan seluruh gugatan DH dan menyatakan SK pemberhentian Menkeu dijatuhkan dengan cacat

Rabu, 25 Mei 2022, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak agar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) membatalkan penunjukan Brigjen TNI Andi Chandra sebagai Pj.Bupati Seram Bagian Barat. Seperti diketahui Mendagri Tito Karnavian melalui Gubernur Maluku Murad Ismail melantik empat pejabat kepala daerah yang habis masa jabatannya pada tanggal 22 Mei 2022. Salah satu pejabat