LBH Jakarta mengapresiasi langkah DPR RI mengesahkan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada Selasa (12/4). Kemenangan ini tentu tidak lepas dari kerja keras dari banyak pihak selama 10 tahun terakhir. Atas berbagai upaya advokasi kebijakan, LBH Jakarta memberi penghargaan setinggi-tingginya kepada segenap korban, penyintas dan jaringan masyarakat sipil. Akhirnya, Indonesia memiliki regulasi yang
Pada 16 Februari 2022, Jon Sondang Saito Pakpahan ditangkap karena dituduh melakukan pelemparan molotov terhadap Pos Polisi di sekitar kolong Tol Jatiwarna, Bekasi, Jawa Barat. Warga yang melihat aksi Jon kemudian menangkapnya. Setelahnya, ia diserahkan kepada petugas kepolisian yang kebetulan sedang berpatroli untuk dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota. Awalnya, oleh Polres Metro Bekasi Kota
Jakarta, 8 April 2022. berdasarkan Survei Indikator Politik Indonesia, ditemukan bahwa[i] “62,9 Persen masyarakat Indonesia semakin Takut Mengeluarkan Pendapat”, kondisi tersebut kemudian dilanggengkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Bogor & Kota Depok mengeluarkan Surat Himbauan No: 1241/PW.04.03-Cadisdik.Wil.II yang diperuntukan kepada seluruh pelajar di Kota Bogor & Kota Depok,
Jakarta, 7 April 2022 – Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap tiga nelayan pejuang Pulau Pari dengan nomor 873 K/Pid/2021 .Jo. No. 575/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr. dan nomor 922 K/Pid.Sus./2020 .Jo. No. 483/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr. Putusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung semakin menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang memutus bebas ketiga nelayan
“Walau Dibungkam: Perjalanan Melawan Oligarki di Tengah Pandemi” dipilih menjadi tema Catatan Akhir Tahun 2021 untuk memotret perjalanan LBH Jakarta bersama korban dan masyarakat sipil dalam mengadvokasi berbagai kasus ketidakadilan di tengah kemunduran demokrasi, negara hukum dan hak asasi manusia yang semakin mengkhawatirkan. Peristiwa yang direkam di sepanjang tahun 2021 menunjukkan situasi Indonesia yang mengalami
Catatan Akhir Tahun adalah ruang evaluasi dan refleksi bagi internal LBH Jakarta terkait perjalanan lembaga dan mengukur capaian serta menghitung ulang tantangan yang dihadapi dalam gerakan bantuan hukum struktural ke depan. Kami menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dan harus terus berbenah untuk memperbaiki diri. Masih banyak kasus yang belum tertangani secara ideal, pencari keadilan belum
Pada hari Selasa, 29 Maret 2022 Koalisi untuk Hapus Hukuman Mati (Koalisi HATI) mengirimkan laporan gabungan untuk Universal Periodic Review (UPR) Indonesia tahun 2002 tentang hukuman mati. Dalam laporan tersebut, Koalisi HATI melaporkan situasi hukuman mati di Indonesia sejak laporan terakhir di tahun 2017. Pada periode UPR sebelumnya, Indonesia mendapatkan 14 rekomendasi dari 27 negara
“Pemerintah dan Pemerintah Daerah Wajib Menjamin Proses Rekrutmen, Penerimaan, Pelatihan Kerja, Penempatan Kerja, Keberlanjutan Kerja dan Pengembangan Karier Yang Adil Dan Tanpa Diskriminasi Terhadap Penyandang Disabilitas” Bunyi Pasal 45 UU Penyandang Disabilitas LBH Jakarta dan Perhimpunan Jiwa Sehat mendampingi DH, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) penyandang disabilitas mental yang menggugat Kementerian Keuangan dan Badan Pertimbangan
LBH Jakarta mendesak Gojek, Grab, serta seluruh perusahaan ojek online dan kurir online untuk mencabut aturan yang melarang unjuk rasa, demonstrasi, dan berbagai kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum lainnya serta menghormati hak tiap-tiap warga negara untuk menyampaikan pendapat dan berekspresi di muka umum. Pemberlakuan aturan-aturan yang melarang tersebut secara nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar