Rabu, 20 Juli 2022, Koalisi Perjuangan Warga Jakarta (“KOPAJA”) melayangkan Surat Banding Administratif atas Surat Tanggapan Nomor 180/4026/SJ oleh Menteri Dalam Negeri tertanggal 14 Juli 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa keberatan yang diajukan tidak dapat diterima dan Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah oleh Presiden telah sesuai peraturan perundang-undangan. [dt_highlight color=”FFFFFF” text_color=”000000″ bg_color=”f1c40f”]Baca juga: “KOPAJA: Surat

Senin (18/07/2022), telah berlangsung sidang perkara anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang mengikuti aksi 11 April 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan agenda pembacaan nota pembelaan (pleidoi) Tim Penasihat Hukum ABH. Pada agenda sebelumnya, ABH dituntut 6 bulan penjara oleh Penuntut Umum atas dakwaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1)

Mustaghfirin dan Bahrudin selaku warga Pulau Pari yang menjadi korban Kriminalisasi dan Peradilan Sesat mengajukan Permohonan Praperadilan Ganti Kerugian. Permohonan Praperadilan diajukan terhadap Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepolisian Daerah Metro Jaya, Kepala Kejaksaan Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, dan Pemerintah Republik Indonesia, Menteri Keuangan. [dt_highlight color=”FFFFFF” text_color=”000000″ bg_color=”f1c40f”]Baca juga:

Kemunduran total demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia ditandai dengan berlakunya Undang-Undang sapu jagat yang kita kenal dengan Undang Undang Cipta Kerja. Meski berbungkus isu ketenagakerjaan, UU ini juga mengatur berbagai hal yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan warga termasuk hak ekonomi, sosial dan budaya warga negara. Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja yang dilakukan secara

Pemerintah dan DPR pada 6 Juli 2022, Pukul 11:00 WIB, kembali membahas RKUHP. Pemerintah memaparkan perubahan yang dilakukan oleh pemerintah setelah rapat 25 Mei 2022, yang dapat dipantau dalam kanal youtube DPR RI. Berdasarkan paparan dari pemerintah, perubahan dilakukan tidak hanya pada 14 isu krusial yang dipaparkan oleh pemerintah pada 25 Mei 2022. Namun ada

Telah berlangsung sidang perkara anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) terkait aksi 11 April 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Persidangan yang beragendakan pembacaan dakwaan ini dilangsungkan dengan dihadiri oleh ABH secara daring. Proses hukum ini bermula dari partisipasi seorang anak (MR, 15 tahun) dalam aksi demonstrasi pada 11 April 2022 di depan Gedung DPR

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui jurusita melakukan penyerahan penetapan eksekusi sebagaimana perkara pada putusan nomor 107/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst tertanggal 10 Desember 2003 yang telah dimenangkan oleh warga Rusunami Petamburan dan telah berkekuatan hukum tetap. Penetapan eksekusi tersebut diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta, Walikota Jakarta Pusat dan Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta selaku Termohon Eksekusi yang mempunyai kewajiban

1 Juli 2016 lalu, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (“UU 10/2016”). UU 10/2016 ini mengatur mengenai pengangkatan Penjabat Kepala Daerah, khususnya sebagaimana termaktub dalam

Berdasarkan catatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI Tahun 2021 Polisi secara konsisten menjadi Institusi yang paling banyak dilaporkan ke Komnas HAM, Yakni 661 aduan, jika kita lihat Tahun 2020 terdapat 785 kasus Pengaduan yang masuk ke Komnas HAM terkait Kepolisian, hal tersebut menggambarkan terjadi peningkatan aduan setelah tahun 2019, dimana Komnas HAM menerima aduan