Siaran Pers Jakarta, 14 Juli 2020 – Gerakan Buruh bersama Rakyat (Gebrak) akan kembali menggelar aksi protes di sejumlah daerah pada Kamis (16/7) untuk mendesak penghentian pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja (Cilaka) yang cacat prosedur dan bermasalah dalam substansi. Di Jakarta, belasan ribu orang akan mengepung Gedung DPR RI bertepatan dengan Sidang Paripurna DPR,

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diam-diam kembali melakukan reklamasi di teluk Jakarta. Pada 24 Februari 2020 lalu, Anies menerbitkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 237 Tahun 2020 tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Ancol Timur dan Dunia Fantasi seluas total ± 155 Hektar (“Kepgub 237/2020”). Termasuk ke dalam proyek tersebut adalah perluasan wilayah Ancol seluas ±

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mendesak Menteri Pendidikan Nasional dan seluruh kampus di penjuru negeri untuk memberikan keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang berkeadilan, serta melakukan transparansi keuangan kampus karena pandemik coronavirus disease (Covid-19). Khusus untuk pihak Universitas Nasional (Unas) agar menghentikan kriminalisasi terhadap para mahasiswa yang menuntut keringanan pembayaran uang kuliah. Hal ini dikarenakan

Oleh: Muhammad Rasyid Ridha S.* Di tengah-tengah carut-marutnya kondisi pengawasan kebijakan pengendalian wabah pandemi COVID-19, DPR-RI memutuskan untuk terus membahas beberapa RUU (Rancangan Undang-undang) kontroversial yang salah satunya adalah RUU Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP. Beberapa tokoh masyarakat, organisasi masyarakat sipil, akademisi, hingga aktivis menilai jika perumusan RUU HIP ini berpotensi membangkitkan kembali otoritarianisme

Sidang kasus vandalisme dengan para terdakwa Rio Imanuel Adolof, Muhammad Riski Riyanto, dan Riski Julianda kembali digelar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada Kamis, 25 Juni 2020. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tangerang membantah bahwa kesalahan penulisan alamat/tempat tinggal bukan karena ketidakcermatannya, melainkan dikarenakan pada saat penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) terdakwa

Baru-baru ini terdapat berita dari Mahkamah Agung yang menolak gugatan pengembang Pulau H untuk membatalkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 1409 tahun 2018 tertanggal 6 September 2018 tentang Pencabutan Beberapa Keputusan Gubernur tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi. Koalisi mengapresiasi putusan tersebut karena sudah sepatutnya Mahkamah Agung berpihak kepada perlindungan lingkungan dengan menolak gugatan dari

Berdasarkan temuan Tim Pemantau Proses Hukum (TPPH) yang dibentuk oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) penyerangan terhadap Novel Baswedan sudah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Hal ini dapat terlihat saat para pelaku mempersiapkan secara matang teknis penyerangan dengan menggunakan cairan asam sulfat (H2SO4). Kejahatan ini pun diyakini bukan hanya dilakukan oleh dua orang itu

[Catatan LBH Jakarta di usia ke-493 tahun DKI Jakarta]   Pada 22 Juni 2020 lalu, DKI Jakarta merayakan ulang tahunnya ke-493 tahun. Pemprov DKI Jakarta  mengusung tema “Jakarta Tangguh” yang pada penjelasannya setidaknya memuat penekanan pada pemajuan pelayanan masyarakat, harapan masa depan cerah, perlindungan masyarakat dan kolaborasi aktif masyarakat. Upaya simbolisasi tematik tersebut tentu baik

LBH Jakarta menghimbau kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk mencabut atau setidak-tidaknya merevisi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor 501 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020/2021 karena bertentangan dengan Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB pada Taman Kanak-Kanak,