Berlarutnya upaya penyelesaian konflik tanah, berdampak pada akses pemenuhan hak-hak lainnya oleh masyarakat. Senin (30/9) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM RI) kembali memfasilitasi mediasi antara warga Kebun Sayur Ciracas dengan pihak Perum Pengangkutan Djakarta (PPD), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan juga Badan Pertanahan Nasional di Gedung Komnas HAM RI. Sebelumnya, warga telah berulang

Oleh: Auditya Saputra* Pengantar Perjalanan panjang proses persidangan 29 karyawan Sarinah yang menjadi korban kriminalisasi pada aksi 21-22 Mei telah mencapai babak akhir. Hari Kamis, 19 September 2019, Majelis Hakim PN Jakarta Pusat dalam perkara No. 844/Pid.B/2019/PN. Jak-Pus, yang terdiri dari Wadji Pramono, S.H., M.H., Taryawan Setiawan, S.H., M.H., Yuzaida S.H., M.H., resmi menjatuhkan vonis

15 tahun sudah kasus tragedi dibunuhnya Munir. Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) menyelenggarakan diskusi publik yang mengusung judul “Kasus Munir: ‘Menggugat’ Sikap Pemerintahan Jokowi”. Diskusi tersebut diselenggarakan pada 23 September 2019 di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Narasumber diskusi tersebut yaitu Ninik Rahayu sebagai wakil ketua Ombudsman RI, Usman Hamid mantan Tim Pencari Fakta

Oleh: Muhammad Rasyid Ridha S.* Pengacara Publik LBH Jakarta Dalam Negara Hukum Modern, setiap perbuatan warga negara dan pejabat negara dibatasi oleh hukum secara jelas. Namun apa jadinya bila Negara Hukum hari ini hendak dibawa untuk melampaui dan mengaburkan batas-batas kepastian hukum atas nama pluralisme hukum, relativisme hukum, hukum adat, hingga moral dan nilai-nilai yang

Sidang ketiga Citizen Law Suit Gugatan Polusi Udara Jakarta kembali disidangkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (12/09). Sidang kali ini dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan berkas tergugat dan juga masuknya penggugat intervensi. Pada akhirnya siding kali ini mesti kembali ditunda karena hingga sidang ketiga Gubernur Provinsi Banten tidak juga hadir. Forum Warga Ibu Kota Jakarta (Fakta) masuk

Pernyataan Sikap 16 LBH-YBHI Belum usai persoalan seleksi Calon Pimpinan KPK, muncul agenda janggal revisi Undang Undang KPK yang digulirkan DPR dengan melanggar prosedur pembentukan peraturan perundang undangan. Revisi ini diajukan oleh 5 partai politik pendukung Presiden yaitu PDIP, Golkar, Nasdem, PPP, dan PKB. Harapan masyarakat terhadap Presiden Jokowi untuk menolak Capim KPK bermasalah dan

LBH Jakarta bersama Gerakan Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta (Ibukota) menyelenggarakan Diskusi Diponegoro dengan tema Citizen Lawsuit Polusi Udara, di ruang terbuka Rooftop Gedung LBH Jakarta, Rabu (28/08). Diskusi ini di gelar untuk menyikapi Gugatan CLS Polusi Udara Jakarta dan penyadaran publik akan hak udara bersih. Diskusi publik ini dipandu oleh Bella seorang pemerhati lingkungan

Jakarta, Jumat 30 Agustus 2019, Wadah Pegawai KPK bersama masyarakat dari berbagai latar belakang menggelar aksi solidaritas di Lobby Gedung KPK. Aksi damai ini mengusung tema Geruduk KPK (Gerakan Rakyat untuk Dukung KPK) Cicak vs Buaya 4.0! Aksi ini digelar untuk menyikapi pelemahan KPK melalui diluluskannya calon pimpinan (capim) KPK yang bermasalah oleh Panitia Seleksi

Sidang lanjutan perkara pidana No. 844/Pid/2019/PN.Jak-Pus terhadap 29 terdakwa karyawan Sarinah yang diduga terlibat kerusuhan 21-22 Mei kembali digelar, Selasa, (03/09) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Agenda persidangan kali ini adalah pemeriksaan saksi yang meringankan (a de charge) dan keterangan ahli. Penasihat hukum terdakwa menghadirkan Saksi Bimo Wiwoho, seorang jurnalis dan Dr. Achmad Sofian, S.H.,