Pada Rabu, 13 April 2022 LBH Jakarta dan Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) hadir dalam sidang lanjutan perkara DH seorang penyandang disabilitas mental yang menggugat Kementerian Keuangan dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) akibat pemberhentian yang diskriminatif. Pada agenda kali ini LBH Jakarta memberikan belasan bukti surat tambahan kemudian menghadirkan satu orang Saksi Fakta dan
13 April 2022, merupakan agenda yang penting bagi buruh PT Transportasi Jakarta (PT Transjakarta). Hari ini, Majelis Hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial memutuskan 2 perkara perselisihan hubungan industrial antara buruh dengan PT Transjakarta, yakni sengketa lembur dan sengketa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pada perkara upah lembur dengan nomor putusan 456/Pdt.Sus-PHI/2021/PNJkt.Pst Majelis Hakim pada pokoknya memutuskan
Pada 16 Februari 2022, Jon Sondang Saito Pakpahan ditangkap karena dituduh melakukan pelemparan molotov terhadap Pos Polisi di sekitar kolong Tol Jatiwarna, Bekasi, Jawa Barat. Warga yang melihat aksi Jon kemudian menangkapnya. Setelahnya, ia diserahkan kepada petugas kepolisian yang kebetulan sedang berpatroli untuk dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota. Awalnya, oleh Polres Metro Bekasi Kota
Jakarta, 8 April 2022. berdasarkan Survei Indikator Politik Indonesia, ditemukan bahwa[i] “62,9 Persen masyarakat Indonesia semakin Takut Mengeluarkan Pendapat”, kondisi tersebut kemudian dilanggengkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Bogor & Kota Depok mengeluarkan Surat Himbauan No: 1241/PW.04.03-Cadisdik.Wil.II yang diperuntukan kepada seluruh pelajar di Kota Bogor & Kota Depok,
Jakarta, 7 April 2022 – Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap tiga nelayan pejuang Pulau Pari dengan nomor 873 K/Pid/2021 .Jo. No. 575/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr. dan nomor 922 K/Pid.Sus./2020 .Jo. No. 483/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr. Putusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung semakin menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang memutus bebas ketiga nelayan
Pada hari Selasa, 29 Maret 2022 Koalisi untuk Hapus Hukuman Mati (Koalisi HATI) mengirimkan laporan gabungan untuk Universal Periodic Review (UPR) Indonesia tahun 2002 tentang hukuman mati. Dalam laporan tersebut, Koalisi HATI melaporkan situasi hukuman mati di Indonesia sejak laporan terakhir di tahun 2017. Pada periode UPR sebelumnya, Indonesia mendapatkan 14 rekomendasi dari 27 negara
“Pemerintah dan Pemerintah Daerah Wajib Menjamin Proses Rekrutmen, Penerimaan, Pelatihan Kerja, Penempatan Kerja, Keberlanjutan Kerja dan Pengembangan Karier Yang Adil Dan Tanpa Diskriminasi Terhadap Penyandang Disabilitas” Bunyi Pasal 45 UU Penyandang Disabilitas LBH Jakarta dan Perhimpunan Jiwa Sehat mendampingi DH, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) penyandang disabilitas mental yang menggugat Kementerian Keuangan dan Badan Pertimbangan
LBH Jakarta mendesak Gojek, Grab, serta seluruh perusahaan ojek online dan kurir online untuk mencabut aturan yang melarang unjuk rasa, demonstrasi, dan berbagai kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum lainnya serta menghormati hak tiap-tiap warga negara untuk menyampaikan pendapat dan berekspresi di muka umum. Pemberlakuan aturan-aturan yang melarang tersebut secara nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Tim Advokasi Anti Penyiksaan mengecam keras tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dalam persidangan perkara dugaan salah tangkap dan penyiksaan Tambelang di Pengadilan Negeri Cikarang, Kamis (24/3). Dalam tuntutannya, Terdakwa atas nama Abdul Rohman dituntut 2 Tahun 5 Bulan Penjara, sedangkan Terdakwa lainnya atas nama Muhamad Fikry, Randi Apriyanto, dan Muhamad Rizky dituntut