Selasa, 23 Agustus 2022, Koalisi Perjuangan Warga Jakarta (KOPAJA) menyerahkan Surat Peringatan 2 (SP2) kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. SP2 ini diberikan sebagai dampak dari tidak maksimalnya pelaksanaan rekomendasi pada Surat Peringatan 1 (SP1) yang telah diberikan pada 22 April 2022 silam. KOPAJA mengangkat 9 Permasalahan krusial dan mendesak di DKI Jakarta yang harus

Penolakan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara 22 Agustus 2022, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa Praperadilan Permohonan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Perkara No.8/Pra.Pid/2022/PN.Jkt.Utr dan No.9/Pra.Pid/2022/PN.Jkt.Utr memutuskan untuk menolak permohonan yang diajukan oleh 2 (dua) Warga Nelayan Pulau Pari dengan alasan perkara pidana a quo para Pemohon telah diputus di Pengadilan. Putusan ini merupakan preseden

Pernyataan Mahfud MD Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengecam keras pernyataan Menkopolhukam, Mahfud MD yang pada 18 Agustus 2022 lalu menyatakan bahwa, “Polisi Langgar Disiplin di Kasus Brigadir J Dimaafkan Saja” (Tirto.id: https://tirto.id/gvhH). Pernyataan tersebut bukan saja keliru, menyesatkan, dan membohongi publik. Lebih dari itu, pernyataan Menkopolhukam tersebut tidak berpihak pada korban. Parahnya, hal tersebut

Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Absen Sidang Dua Kali Mustaghfirin alias Bobby dan Bahrudin alias Edo bersama tim kuasa hukum dari Koalisi Selamatkan Pulau Pari kembali datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menjalani proses sidang permohonan ganti kerugian. Namun, alih-alih sidang dimulai, kedua warga Pulau Pari korban kriminalisasi tersebut harus kembali sabar menunggu dikarenakan sidang

Mustaghfirin dan Bahrudin selaku warga Pulau Pari yang menjadi korban Kriminalisasi dan Peradilan Sesat mengajukan Permohonan Praperadilan Ganti Kerugian. Permohonan Praperadilan diajukan terhadap Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepolisian Daerah Metro Jaya, Kepala Kejaksaan Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, dan Pemerintah Republik Indonesia, Menteri Keuangan. [dt_highlight color=”FFFFFF” text_color=”000000″ bg_color=”f1c40f”]Baca juga:

Pada Selasa, 10 Mei 2022 LBH Jakarta dan Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) hadir dalam sidang lanjutan dengan agenda pembacaan kesimpulan gugatan dalam perkara DH seorang penyandang disabilitas mental yang menggugat Kementrian Keuangan dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) akibat pemberhentian yang diskriminatif. Pada agenda kali ini turut diramaikan dengan aksi simbolik dan penyerahan surat

Rabu, 27 April 2022. Jumhur Hidayat melalui Kuasa Hukumnya Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) mendaftarkan Memori Kasasi yang ditujukan terhadap Mahkamah Agung melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebelumnya, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 33/PID.SUS/2022/PT.DKI tanggal 14 Maret 2022 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 2/Pid.Sus/2021/PN JKT.Sel tanggal 11 November 2021 yang dalam

Senin (25/04), Tim Advokasi Anti Penyiksaan (TAP) mengecam keras dan menyesalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang menjatuhkan pidana 10 bulan penjara kepada Terdakwa Abdul Rohman, dan Pidana 9 bulan penjara kepada Terdakwa M. Fikry, M. Rizky, dan Randi Apriyanto, para korban salah tangkap. TAP menilai Majelis Hakim keliru dalam menjatuhkan putusan karena telah

Pada Jumat, 22 April 2022, perwakilan puluhan komunitas warga Jakarta yang terlanggar haknya beserta organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Perjuangan Warga Jakarta (KOPAJA) menyerahkan Surat Peringatan 1 (SP1) kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. SP1 tersebut berisi tuntutan penuntasan 9 permasalahan krusial di DKI Jakarta dalam 6 bulan terakhir masa kepemimpinannya