Banjir kembali terjadi di seluruh wilayah Jabodetabek pada awal tahun 2021, setidaknya terdapat 69 titik wilayah yang terendam banjir di seluruh JABODETABEK pada tanggal 21 – 22 Februari 2021. Hal ini seperti de javu banjir yang setiap tahun-nya melanda wilayah Jabodetabek, bedanya, tahun ini terasa lebih berat karena dibarengi dengan penderitaan yang dialami oleh masyarakat
Sidang Gugatan Warga Negara/Citizen Law Suit (CLS) perihal buruknya kualitas udara di Povinsi DKI Jakarta kembali digelar oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (24/02). Agenda persidangan kali ini adalah pemeriksaan 2 orang saksi fakta dari pihak tergugat (pemerintah) yakni Staf Analis Data Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara, Annisa Zahara dan Dede Romdanih. Agenda persidangan diawali dengan memeriksa
Jakarta, 17 Februari 2021 – Sidang Gugatan Warga Negara/Citizen Law Suit (CLS) perihal buruknya kualitas udara di Provinsi DKI Jakarta kembali digelar oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari ini dengan agenda sidang pemeriksaan saksi dari pihak Tergugat. Para Tergugat menghadirkan Staf Analisis Data Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
Warga korban penggusuran Pekayon dan Jakasetia yang tergabung dalam Forum Korban Penggusuran Bekasi (FKPB) didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Bekasi (10/02). Gugatan ini ditujukan kepada Perusahaan Umum Jasa Tirta II (PJT II), Walikota Bekasi, Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, Kepala Satuan Pamong Praja Kota Bekasi (Satpol PP
KERANGKA KONSEPTUAL Persoalan utama dalam eksaminasi publik putusan ini pada pokoknya adalah pemenuhan hak atas air. Persoalan ini harus dilihat dari dua perspektif secara bersama-sama, yaitu dari perspektif konstitusi (hukum tata negara) dan dari perspektif hukum internasional, secara lebih spesifik hukum hak asasi manusia internasional. Dari perspektif konstitusi (hukum tata negara), air tunduk pada penguasaan
Rilis Media 513/SK-RILIS/XI/2020 LBH Jakarta bersama korban pinjaman online mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membuka seluas-luasnya ruang partisipasi publik dalam proses perumusan Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Hal ini untuk mencegah terulangnya masalah yang sama berupa pelanggaran hukum dan hak asasi manusia terhadap masyarakat yang menggunakan
Mahasiswa Universitas Nasional (UNAS) yang tergabung dalam Aliansi UNAS Gawat Darurat (UGD) mengadukan rektorat UNAS ke Ombudsman Jakarta Raya. Pengaduan dilakukan terkait adanya dugaan maladministrasi dalam penjatuhan sanksi akademik Drop Out dan skorsing terhadap 7 (tujuh) mahasiswa yang menuntut transparansi dan pengurangan uang kuliah di UNAS. Mahasiswa didampingi Tim Advokasi Untuk Demokrasi dalam pengaduan yang
Tim Advokasi Untuk Demokrasi mengecam keras tindakan Universitas Nasional (UNAS) yang hingga kini terus merepresi kritisisme mahasiswanya yang menuntut keringanan biaya kuliah. Tidak hanya melanggar prinsip kebebasan akademik dan kebebasan berekspresi yang seharusnya dijunjung tinggi civitas akademika, tindakan UNAS juga melanggar hukum. Sejak 16 Mei 2020, mahasiswa UNAS telah menuntut adanya keringanan biaya kuliah di
LBH Jakarta mengecam Universitas Nasional (UNAS) yang kembali bertindak represif pada mahasiswanya yang menuntut keringanan biaya kuliah dalam Aliansi UNAS Gawat Darurat (UGD). Setelah sebelumnya pihak UNAS menjatuhkan sanksi drop out dan skorsing terhadap aliansi serta berupaya mempidanakan mahasiswa, kali ini mahasiswa dalam Aliansi UGD mengalami tindakan kekerasan yang dilakukan personil keamanan kampus secara beramai-ramai.