Syarat-syarat Kalabahu Buruh 2016 : Dimulainya pelatihan : 10 September 2016 – 12 November 2016; Pendaftaran : 8 Agustus 2016 – 30 Agustus 2016 Pengumuman peserta : 1 September 2016 Daftar Ulang Peserta : 2 September 2016 – 8 September 2016 Biaya Pelatihan sebesar : Rp 350.000,- (Bagi peserta yang dinyatakan Lulus secara administratif dan

Setelah melalui serangkaian panjang proses seleksi, yaitu [1] Seleksi administrasi, [2] Investigasi/pemantauan Kasus HAM, [3] Ujian Tulis selama 2 hari, dengan 5 Materi dan Puluhan Soal yang melibatkan 6 Pembuat soal dari para Pakar/Praktisi Hukum/HAM di luar LBH Jakarta, [3] Test TOEFL oleh Lembaga Bahasa Internasional (LBI-FIB UI), [4] Psikotes yang melibatkan Yayasan Pulih, [5]

Prapenuntutan Sekarang, Ratusan Ribu Perkara Disimpan, Puluhan Ribu Perkara Hilang Cerita mengenai perkara-perkara yang diendapkan, “didamaikan” dan berujung pada tidak jelasnya penanganan perkara adalah bagian cerita yang selalu ada dalam sejarah panjang sistem peradilan pidana Indonesia. Penulis melalui penelitian ini ingin menghadirkan cerita yang terus menerus terdengar secara turun temurun tersebut melalui wujud nyata berupa

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) adalah lembaga yang sejak tahun 1970 secara konsisten dan berkelanjutan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas. Tidak kurang setiap tahunnya 1000 Pengaduan/Kasus datang ke LBH Jakarta, dengan puluhan ribu pencari keadilan di belakangnya. LBH Jakarta mempercayai pentingnya membangun lembaga bantuan hukum yang humanis, mandiri, progresif

Momentum pergantian Kapolri harus diiringi dengan mengkritisi dan mengingatkan kembali para kandidat bahwa menjadi pimpinan Polri tidak hanya sekedar kekuasaan, melainkan jauh lebih dari itu, merupakan beban berat yang penuh tanggung jawab. Lebih penting juga bagi rakyat Indonesia yang merupakan pemilik kekuasaan sebenarnya, perlu mengetahui rekam jejak para calon Kapolri guna setidaknya dapat menyuarakan –kalaupun

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN BAGI PEKERJA/ BURUH DI PERUSAHAAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN BAGI PEKERJA/BURUH DI PERUSAHAAN. [dt_button link=”https://lbh.kawanapp.web.id/web/wp-content/uploads/2016/06/permenaker-no-06-tahun-2016-thr.pdf” target_blank=”false” button_alignment=”default” animation=”fadeIn” size=”medium” style=”default” bg_color_style=”default” bg_hover_color_style=”default” text_color_style=”default” text_hover_color_style=”default” icon=”fa fa-chevron-circle-right” icon_align=”left”]UNDUH PERMENAKER NO. 6 TAHUN 2016[/dt_button]

Apa yang dimaksud dengan THR? Dimana Pengaturannya? Tunjangan Hari Raya Keagamaan, yang selanjutnya disebut THR, adalah Hak pekerja yang wajib dibayarkan oleh Pengusaha kepada pekerja atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan. Oleh karenanya, THR berbeda dengan gaji bulanan. THR berlaku untuk seluruh karyawan yang dibayarkan pada saat hari besar agama, yang berarti hari raya Idul Fitri bagi

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) adalah lembaga yang sejak tahun 1970 secara konsisten dan berkelanjutan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas. Tidak kurang setiap tahunnya ribuan pengaduan/ kasus datang ke LBH Jakarta, dengan puluhan ribu pencari keadilan di belakangnya. LBH Jakarta mempercayai pentingnya membangun lembaga bantuan hukum yang humanis, mandiri,

Setelah melalui serangkaian proses pendaftaran dan seleksi penerimaan Asisten Pengacara Publik/Asisten Bantuan Hukum Periode 2016-2017. Serta berdasarkan hasil ujian tertulis, wawancara dan penilaian selama mengikuti Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU) LBH Jakarta terhadap 31 Calon Asisten Pengacara Publik yang mengikuti proses seleksi sampai tahap akhir. Dengan ini LBH Jakarta menetapkan 18 (delapan belas) nama berikut