Diundangkan sejak tahun 2012 dan mulai efektif berlaku Juli 2014 lalu, pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dinilai masih belum maksimal. Salah satu penyebabnya, menurut Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), adalah pihak Kepolisian belum memahami arti diversi sebenarnya. Merujuk pada Pasal 1 angka 7 UU 11/2012, pengertian

Press-Release Perayaan Hari Anak Internasional 2014 No: 1348/SK/LBH/XI/2014 Perayaan Hari Anak Internasional ke-25 kembali diperingati, termasuk Indonesia yang sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak sebagai bentuk komitmen pada pemajuan dan perlindungan hak-hak anak melalui Keputusan Presiden No 36 Tahun 1996. Ini berarti sudah 18 tahun Indonesia mengikatkan diri pada norma internasional untuk terus meningkatkan perlindungan kepada

SIARAN PERS Pada tanggal 31 Oktober 2014 DIRRESKRIMUM POLDA METRO JAYA telah menandatangani surat ketetapan Nomor : S.TAP/876/X/2014/Dit Reskrimum tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN dengan alasan penyidikan dihentikan karena tidak cukup bukti. Pelapor dalam perkara ini adalah K (orangtua) dan Terlapor adalah Josephine dan Ilma Sovri Yanti (pendamping anak). Kasus berawal ketika M (anak dari K) melarikan

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menilai kepolisian salah prosedur tentang penahanan MR. Kepolisian menyebut MR berusia 19 tahun, padahal dia baru berumur 16 tahun. “Polsek Metro Gambir tak berhak menahan MR,” kata Hardi Firman, pengacara publik dari LBH Jakarta, saat menjenguk MR di Mepolsek Metro Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (5/11/2014). Menurut Hardi, Polsek Gambir menyandarkan KUHAP

Jakarta, LBH Jakarta—Jumat (10/10), LBH Jakarta memberikan pelatihan mengenai ‘Hak-hak Anak’ kepada Indonesian Street Children Organization (ISCO) Foundation Indonesia. Materi yang difasilitasi oleh Eny Rofiatul bersama dengan Alldo Fellix Januardy mencakup penjelasan tentang Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan

Lembaga Bantuan Hukum (LBH Jakarta) mengutuk keras kejahatan di TK Jakarta International School (JIS). Akan tetapi sangat menyayangkan pernyataan yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Usia Dini Non-Formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Lydia Freyani Hawadi, yang disampaikan pada Jumat, 18 April 2014. Pasalnya, ia menyatakan bahwa menurut hasil investigasi Kemendikbud, siswa yang