Jakarta, LBH Jakarta – Gerakan Bersama (Geber) BUMN menindaklanjuti perjuangannya dengan mengadakan konferensi pers terkait penyelesaian permasalahan outsourcing di BUMN, Rabu, 17/9/2014. Konferensi pers yang diselenggarakan di gedung LBH Jakarta ini, dihadiri oleh perwakilan dari Geber BUMN dan Pengacara Publik LBH Jakarta. Secara garis besar, dalam konferensi pers ini Geber BUMN kembali menegaskan agar perusahaan

www.bantuanhukum.or.id, Jakarta-Gerakan Bersama Buruh/Pekerja BUMN (GEBER BUMN) Senin sore (01/09/14). Mereka berkumpul di Gedung DPR RI Komisi IX untuk memantau secara langsung hasil dari Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Satgas Outsourcing BUMN. Sekitar 100 orang lebih memenuhi balkon atas Komisi IX DPR RI dan ruang sidang Komisi IX DRP RI. Permasalahan utama yang menjadi

Nomor : 1028/SK/LBH/VIII/2014 Perihal : Undangan Meliput Kepada Yth, Rekan-Rekan Media, Cetak, Eletronik, dan Online Di Tempat “TUNTASKAN SEGERA PERMASALAHAN OUTSOURCING DI BUMN” Tanggal 27 Agustus 2014, Komisi IX DPR RI menyelangarakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Satgas Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Outsourcing di BUMN dan Gerakan Bersama Buruh/Pekerja di BUMN (GEBER BUMN). Agenda tersebut

Satgas Outsourcing (OS) BUMN yang dibentuk tidak amanah. MENYIMPANG JAUH dari mandat yang diberikan di awalnya. Satgas OS yang dipimpin oleh Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kemenakertrans ini, beranggotakan tim gabungan yang berasal dari Kementerian BUMN dan Kementrian Nakertrans. Satgas OS BUMN dibentuk dan diberi mandat guna menuntaskan permasalahan outsourcing di berbagai perusahaan BUMN. BUMN-BUMN

May Day tahun 2014 mendapat pengakuan dari pemerintah dengan menjadikannya sebagai hari libur nasional. Sebuah langkah yang layak diapresiasi dengan mengakui keberadaan perjuangan buruh di Indonesia. Namun pengakuan eksesitensi dan perjuangan buruh belum cukup, karena masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dialami oleh buruh di Indonesia. Deskripsi Kasus di LBH Jakarta sepanjang tahun 2013 Pada tahun

Rabu, 23 April 2014 Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Satuan Tugas (SATGAS) Outsourcing BUMN dan Gerakan Bersama Buruh/Pekerja BUMN (GEBER BUMN). Adapun agenda RDPU pada siang itu adalah mendengarkan Pejelasan dari Ketua Satuan Tugas mengenai penyelesaian permasalahan Outsourcing di BUMN. Dalam RDPU tersebut, terungkap bahwa kinerja SATGAS

Massa buruh dari sejumlah BUMN menggelar demo di depan Balaikota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Kamis (27/3/2013). Mereka mendesak Gubernur Joko Widodo agar memecat Kadisnakertrans Priyono yang dinilai tidak becus dan tak bersahabat dengan outsorching di perusahaan milik pemerintah. “Pak Jokowi tolong diganti pejabat Kadisnakertrans DKI Jakarta dan sejumlah kasudin karena mereka tidak kenal

PRESS RELEASE : 029/III/2014 Sejak tanggal 11 Maret 2014 Satgas Penyelesaian Outsourcing di BUMN telah dibentuk. PembentukannSatgas ini sebagai tindak lanjut dari kesimpulan (kesepakatan) Rapat Dengar Pendapat antara Komisi IX DPR dengan Dahlan Iskan Meneg BUMN (14/3) tahun 2014. Salah satu point dalam kesimpulan rapat itu, akan dibentuk Satuan Tugas (Satgas) guna menyelesaikan permasalahan outsourcing

Permenakertrans No. 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain terbit dengan tujuan baik. Beleid ini diharapkan bisa menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan yang muncul akibat penyelewengan praktik alih daya atau outsourcing. Namun, Permenakertrans itu dinilai justru membuat rancu norma alih daya. Penilaian itu datang dari Hadi Subhan, dosen hukum ketenagakerjaan Fakultas Hukum Universitas