Sebuah Catatan untuk Kawan Dodo Widodo Budidarmo, mendengar kamu meringkuk tak berdaya di rumah sakit saya kaget. Lintasan rasa kehilangan seorang kawan pun terbersit. Seolah kode untuk bersiap hati (lagi). Karena terlalu sering kawan-kawan kita tumbang karena cuek urusan kesehatan. Dan buru-buru saya buang  jauh-jauh pikiran itu. Pilihan ini cuma dua: sehat atau mati. Tidak

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) kembali mengeluarkan Catatan Akhir Tahun (Catahu) sebagai bentuk pertanggungjawaban atau akuntabilitas kerja LBH Jakarta kepada publik. Catahu juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada klien, paralegal, jaringan kerja, Solidaritas Masyarakat Peduli Keadilan (SIMPUL), dan donatur LBH Jakarta. Catahu terdiri dari jumlah pengaduan dan pencari keadilan selama setahun, laporan masing-masing bidang advokasi,

Siaran Pers Tolak Pencabutan Pasal Penggusuran Paksa, Putusan Mahkamah Konstitusi Lestarikan Pelanggaran HAM Pers Rilis No: 372/SK-Rilis/XI/2017 Mahkamah Konstitusi menolak permohonan korban penggusuran paksa untuk membatalkan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berhak. Pasal-pasal tersebut dimohonkan untuk dibatalkan lantaran

Negara yang melaksanakan prinsip Negara Hukum (rule of law) harus menyelesaikan semua sengketa melalui cara hukum, bukan dengan cara kekerasan atau intimidasi. Pihak Muslim Attorney Centre (MAC), Thailand, sebagai sebuah lembaga bantuan hukum dan pembelaan HAM berbasiskan prinsip Negara Hukum, yang beroperasi di daerah konflik di Selatan Thailand atau dikenali dengan nama Patani, teramat menyesali terjadinya peristiwa pengepunangan dan penyerangan

RILIS PERS LBH INDONESIA (YLBHI & 15 LBH KANTOR)   7 September 2017 menandai tiga belas tahun pembunuhan atas pejuang HAM Munir Said Thalib. 13 tahun sudah kasus ini dibiarkan tanpa terungkap siapa aktor intelektual dari pembunuhan, bahkan terjadi upaya sistemik menghalang-halangi dibukanya kebenaran. Apa yang sesungguhnya terjadi? LBH Indonesia menagih janji Jokowi –JK yang tertuang

Siaran Pers Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Omah Munir, Imparsial, Setara Institute, Amnesty Internasional Indonesia dan YLBHI sangat kecewa atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak permohonan kasasi atas permohonan informasi dokumen TPF Munir. Kami menganggap putusan ini

Pernyataan Sikap YLBHI, Bersama 15 Kantor LBH se-Indonesia tentang “Penerbitan Perppu No 2/2017 tentang Perubahan Atas UU No 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan” Pada tanggal 10 Juli 2017, Pemerintah telah mengundangkan Perppu No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Kami YLBHI dan 15 LBH Kantor se-Indonesia telah mengikuti

LBH Jakarta melanjutkan Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) 38, Senin (10/04) di Gedung LBH Jakarta. Pada kesempatan kali ini para peserta Kalabahu mendapat materi mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob) dari Rahma Mary. Materi ini diberikan kepada para peserta agar mereka memahami komitmen dan tanggung jawab negara dalam memenuhi hak Ekosob warga negaranya. Hak

Jakarta Hari Ini Setengah tahun ke belakang, apa yang terjadi di Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta benar-benar memanaskan suhu politik nasional ke titik didih. Sejak pidato Basuki Tjahaja Purnama di Pulau Pramuka tentang Surat Al-Maidah pada 15 Oktober 2016 yang lalu, berbagai berita palsu, maupun hasutan-hasutan muncul dan menyebar dengan begitu mudahnya lewat media