Siaran Pers Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap Mahful Muis dan Abdussalam 12 tahun serta Andry Cahya 10 tahun penjara menunjukkan betapa ketidakadilan secara telanjang dipertontonkan dalam proses peradilan. Sebab, selama lebih dari 20 kali persidangan dalam waktu lebih dari 4 bulan, fakta-fakta persidangan yang terkumpul dari 24 saksi fakta dan saksi ahli yang dihadirkan

Karya latihan bantuan hukum (Kalabahu) merupakan pelatihan hukum dan hak asasi manusia yang diselenggarakan LBH Jakarta setiap tahun sejak 1980. Di Kalabahu lah LBH Jakarta mencari kader-kader Pengabdi Bantuan Hukumnya dan sekaligus menyebarkan perspektif Gerakan Bantuan Hukum Struktural kepada kalangan muda. Dalam Kalabahu, peserta diperkenalkan dengan kerja-kerja advokasi dan nilai-nilai yang diperjuangkan LBH Jakarta. Peserta

LBH Jakarta bersama dengan grup band Sindikat Musik Penghuni Bumi (Simponi) gelar pelatihan terbatas tentang pengetahuan dasar Hak Asasi Manusia (HAM) di Gedung LBH Jakarta (29/01). Pelatihan ini dilakukan sebagai usaha untuk menambah pengetahuan Simponi terkait HAM. Pelatihan yang berlangsung sejak pagi hingga sore ini membahasa 3 materi yakni Pengantar HAM, Hak Sipil Politik serta

Jakarta, Kamis, (10/11) – Pada peringatan hari Pahlawan tahun ini, faktanya bangsa Indonesia harus diperhadapkan dengan institusi pengadilan yang masih meng-amin-i penindasan serta penjajahan alam pikir, kreativitas serta kebebasan berpendapat dan berkumpul sejumlah warga negara Indonesia. Meski seluruhnya itu telah dijamin oleh Konstitusi. Majelis Hakim dalam putusannya justru membenarkan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan

Pers rilis Nomor 1898/SK-Rilis/IX/2016 Pada tanggal 26 September 2016 berlangsung Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke 71 di New York. Dalam kesempatan ini Kepulauan Solomon, Vanuatu, Nauru, Kepulauan Mashal, Tuvalu, dan Tonga adalah negara-negara yang menyerukan Perseikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menuntaskan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dialami warga Papua dalam kurun 50 Tahun terakhir. Indonesia

PRESS RELEASE Pers Rilis: 1454/SK-Rilis-MKR/2016 5 Alasan Menolak Wiranto menjadi Menko Polhukam LBH Jakarta menolak dikukuhkannya Wiranto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) oleh Presiden RI Joko Widodo. Wiranto diangkat menjadi Menko Polhukam menggantikan Luhut Binsar Panjaitan pada reshuffle jilid 2, Rabu 27 Juli 2016. Alasan penolakan LBH Jakarta berdasarkan pada

Rilis Pers No.1330/SK/LBH/VII/2016 LBH Jakarta Mengecam Keras Aksi Brutal dan Anti Demokrasi yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian R.I. di Asrama Mahasiswa Papua Yogyakarta – Jumat, 15 Juli 2016, Persatuan Rakyat untuk Pembebasan Papua Barat (PRPPB) berencana mengadakan long march dengan rute Asrama Mahasiswa Papua Kamasan I (Jl. Kusumanegara) sampai Titik Nol KM, pk 09.00 –

Siaran Pers Langkah Presiden menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 yang memuat pengaturan sanksi tindakan berupa kebiri kimia adalah langkah yang tidak tepat dan tidak efektif untuk mengatasi masalah kekerasan seksual, beberapa alasan yang mendasari pandangan ini adalah sebagai berikut: Pertama, tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa praktik kebiri terhadap

Pastikan Tim Adhoc Pelanggaran HAM Berat Paniai Bekerja 8 Desember 2014, 4 anak mati ditembak, 2 orang mengalami luka berat dan 17 lainnya luka-luka akibat pengepungan dan penembakan yang diduga dilakukan oleh aparat gabungan TNI dan Polri di Lapangan Karel Gobay, Paniai, Papua, namun hingga hari belum ada satupun yang diseret dan diadili di Pengadilan