Bogor, bantuanhukum.or.id—Lembaga Kajian Hukum Fakultas Hukum Universitas Jayabaya (LKH-FHJ) bekerjasama dengan LBH Jakarta selenggarakan Kampung Anti Korupsi, Sabtu (31/10). Acara ini diselenggarakan untuk menambah pengetahuan mahasiswa untuk memerangi dan upaya untuk mencegah terjadinya korupsi. Kegiatan yang dilaksanakan bertepatan dengan hari jadi LKH-FHUJ kedua ini diikuti oleh 30 (tiga puluh) orang pengurus dan para mahasiswa. Hadir

Banyaknya rentetan dugaan kriminalisasi yang dituduh dilakukan polisi menimbulkan kekhawatiran kalau Polri bakal bertransformasi menjadi Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) yang eksis pada rezim orde baru. Pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar berharap, Polri mampu menjaga profesionalitasnya sebagai penegak hukum. Tidak mencari-cari kesalahan orang apalagi melanggar HAM seperti yang dilakukan Kopkamtib. “Kalau cara-cara Kepolisian mencari-cari

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Gerakan Satu Padu Lawan Koruptor (Sapu Koruptor) lakukan konferensi pers untuk mendesak pemerintah agar secepatnya menghentikan proses pelemahan negara melalui penegakan hukum yang sesat, di LBH Jakarta (28/09). Konferensi ini dilakukan karena Sapu Koruptor memandang pemerintah, khususnya Presiden belum melakukan tindakan tegas untuk menyelesaikan masalah kriminalisasi yang menimpa banyak aktivis anti korupsi sejak Januari

Tanggerang, bantuanhukum.or.id—LBH Jakarta bersama dengan Sapu Koruptor kembali mengadakan diskusi tentang korupsi di Kedai Kopi Sagam yang berlokasi di Kawasan BSD Tanggerang (17/09). Diskusi yang bertajuk “Korupsi adalah Musuh Kita Bersama” ini berusaha meningkatkan pengetahuan masyarakat dan mahasiswa untuk bahu-membahu memerangi korupsi. Lebih lanjut, diskusi ini juga merupakan sarana untuk menggalang dukungan dari mahasiswa agar

Polisi melimpahkan berkas perkara tahap kedua Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi nonaktif Abraham Samad dan Wakil Ketua nonaktif Bambang Widjojanto ke kejaksaan, Jumat 18 September 2015. Penyerahan perkara Bambang di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, sedangkan perkara Samad diserahkan Polda Sulawesi Selatan dan Barat ke kejaksaan setempat. “Itu sudah menjadi risiko dan proses yang harus dihadapi,” kata

  Polri dituding membangkang dalam penanganan perkara wakil ketua KPK nonaktf, Bambang Widjojanto. Ini terkait pengabaian rekomendasi Ombudsman, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Juga perintah Presiden agar jangan menimbulkan hal kontroversial. Ditegaskan tim kuasa hukum Bambang Widjojanto, pengabaian rekomendasi lembaga negara dan satu organisasi serta perintah kepala negara

Ferry M Pasaribu, bekas General Manager Divisi Sistem Manajemen dan Informasi Teknologi PT Sarinah Persero. Ia adalah si peniup peluit dalam tindak pidana korupsi, dikenal sebagai whistleblower. “Ketika melihat sesuatu yang menurut hati kecil saya tidak benar, maka saya harus melawannya. Sebab, jika ada kasus korupsi di tempat saya bekerja, maka efek itu akan saya

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Anang Iskandar yang baru menduduki jabatan tersebut diminta untuk mengevaluasi kinerja Bareskrim Polri semasa dipimpin oleh Komjen Budi Waseso. Terlebih lagi, banyak kasus yang dianggap mengkriminalisasi sejumlah aktivis antikorupsi dan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. “Urgensi evaluasi penyidikan diperlukan karena Anang menduduki posisi baru. Dia

Jakarta, bantuanhukum.or.id—LBH Jakarta yang tergabung dalam gerakan Satu Padu Lawan Koruptor (Sapu Koruptor) selenggarakan Diskusi Anti Korupsi dengan tema “Seniman Bicara Korupsi” di Somalaing art studio (08/09). Diskusi ini diselenggarakan LBH Jakarta untuk mensosialisasikan perkembangan pemberantasan korupsi yang sedang berada pada posisi genting, hal tersebut merujuk pada banyaknya pejuang-pejuang pemberantasan korupsi yang dikriminalisasi. Hadir sebagai