Seseorang berinisial BS mengungkap indikasi pengaturan skor pertandingan sepak bola tim Indonesia di SEA Games 2015 Singapura. Pertandingan yang ia sebut diatur adalah pertandingan semifinal antara Indonesia dan Thailand, Sabtu pekan lalu, serta pertandingan perebutan medali perunggu melawan Vietnam, Senin lalu. Hal ini dinyatakan penasihat hukum BS, Muhammad Isnur, dalam sebuah konferensi pers di Jakarta,

Putusan Mahkamah Konstitusi yang meluaskan objek praperadilan, di antaranya memasukkan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan, ternyata tidak direspon cepat oleh Mahkamah Agung‎, dengan mengeluarkan peraturan. Sehingga, putusan MK yang tujuannya membuat kepastian hukum, justru saat ini menimbulkan masalah baru karena lambannya langkah MA tersebut. “Permasalahan paling utama terletak pada pembatalan tentang sejauh mana pembuktian dapat

Karawang, bantuanhukum.or.id—Berbagai organisasi seperti SERBUK, FSP2KI, LBH Jakarta, TI, dan SAPU Koruptor pada 24 Mei 2015 menyelenggarakan acara panggung kebudayaan dengan tema “Satu Mimpi Satu Barisan Rakyat Bersatu Melawan Kekuasaan Modal.” Acara ini diselenggarakan di GOR Adiarsa Karawang dari pukul 13.00 hingga pukul 17.00. Panggung kebudayaan ini diisi dengan berbagai macam penampilan seperti penampilan beberapa kelompok

Novel Baswedan dinilai sedang dikriminalisasi Bareskrim Mabes Polri. Sebab, penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu tidak terlibat dalam kasus penganiyaan pencuri sarang burung walet pada tahun 2004 silam tersebut. “Itukan kejadiannya ketika Novel empat hari jadi Kasat Reserse di Bengkulu. Dan dia tidak melihat kejadian itu. Nggak terlibat, nggak ikut-ikutan sama sekali. Intinya kurang

LBH Jakarta ikut ambil bagian dalam memperingati hari Buruh atau May Day, Jumat (1/5). Dalam peringatan May Day, massa dari LBH Jakarta mengenakan kostum pengacara. “‎Ini menggambarkan kami sebagai pembela hak buruh. Memperjuangkan kesejahteraan buruh melalui hukum,” kata Direktur LBH Jakarta Febi Yonesta di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Jumat (1/5). Dalam aksinya, LBH Jakarta juga

Selama dua tahun terakhir, jumlah kasus pelanggaran hak-hak buruh di Indonesia cenderung meningkat. Perilaku korup aparat penyelenggara negara masih menjadi salah satu penyebabnya. Diperlukan sebuah sistem dan pengawasan hukum yang kuat agar hak-hak buruh dapat terus ditegakkan. Sepanjang tahun 2014, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mencatat setidaknya ada 228 pengaduan terkait dengan pelanggaran hak buruh

Hentikan Praktek Korupsi untuk Penuhi Kesejahteraan Buruh Buruh dan korupsi memiliki keterkaitan yang erat, dimana dalam praktek perlindungan buruh, perilaku korup aparat menghalangi pemenuhan hak-hak mereka. Persoalan sehari-hari yang dihadapi oleh buruh, seolah-olah berkutat pada soal upah, jam kerja, cuti, jaminan sosial, kebebasan berserikat, dan hak-hak normatif lain. Persoalan mencari akar permasalahan dari semua masalah-masalah

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengkritisi vonis hakim terhadap nenek Asyani (63 tahun). Sebelumnya, pengadilan memutus bersalah dengan menjatuhi hukuman satu tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider satu hari kurungan kepada Asyani. Kepala Bidang Penanganan LBH Jakarta, Muhammad Isnur melihat vonis itu makin menunjukkan diskriminasi dalam hukum di Indonesia. Ia menilai ada ketidakadilan

Koordinator Pengembangan Sumber Daya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Al Ghifari Aqsa mengatakan, berulang kali Presiden Joko Widodo menyampaikan pesan tersirat bahwa Komjen Budi Gunawan bermasalah sehingga dibatalkan menjadi kepala Polri. Dengan demikian, ia meminta institusi Polri mau menangkap pesan tersebut dan menolak Budi menjadi wakil kepala Polri. “Ini ujian apakah polisi taati instruksi tersirat