Jakarta, bantuanhukum.or.id—Kelompok masyarakat yang tergabung dalam Komite persatuan Rakyat Tolak RPP Pengupahan melakukan deklarasi penolakan terhadap Rancangan Peraturan Pemerintanh tentang Pengupahan yang rencananya akan disahkan oleh pemerintah dalam waktu dekat ini pada selasa 13 oktober 2015. Aksi deklarasi penolakan RPP pengupahan ini disampaikan di bundaran hotel indonesia. Komite Persatuan Rakyat tolak RPP Pengupahan memandang bahwa

Saya mengenal baik bang Buyung ketika mengikuti semacam pelatihan di Tunisia selama tiga bulan pada awal 1990-an. Saat itu beliau tampil sebagai pemateri. Ketika itu dia sedang sekolah di Belanda setelah kantor pengacaranya ditutup. Hampir tiap hari kita kontak intensif dengan almarhum. Bahkan saya membantu mengetik lembar per lembar disertasinya. Dan hadiahnya, bang Buyung memberi

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Gerakan Satu Padu Lawan Koruptor (Sapu Koruptor) lakukan konferensi pers untuk mendesak pemerintah agar secepatnya menghentikan proses pelemahan negara melalui penegakan hukum yang sesat, di LBH Jakarta (28/09). Konferensi ini dilakukan karena Sapu Koruptor memandang pemerintah, khususnya Presiden belum melakukan tindakan tegas untuk menyelesaikan masalah kriminalisasi yang menimpa banyak aktivis anti korupsi sejak Januari

Pernyataan Bersama Masyarakat Sipil Melawan Kriminalisasi Situasi Darurat dan Mendesak “Presiden Harus Segera Hentikan Proses Pelemahan Negara Melalui Penegakan hukum yang Sesat” Jumat, 18 September 2015, perkara Bambang Widjojanto (BW) telah diserahkan dari Bareskrim ke Kejaksaan Agung melalui Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Penyerahan ini menunjukkan kriminalisasi terus berlanjut. Berdasarkan Peraturan Kejaksaan mengenai SOP penanganan perkara

The international refugee crisis has finally reached a turning point. Led by Germany and followed by Austria, European countries have begun to open their borders. But how will the displacement of millions of people from Middle East countries affect Indonesia and our neighbor to the south — Australia? Many refugees arrive in Indonesia as the

Aksi Global untuk Akses ke Papua dilakukan di 20 kota di dunia Organisasi-­‐organisasi yang bertanda tangan di bawah ini serta semua pihak yang memiliki perhatian yang dalam atas ketiadaan ruang kebebasan dan keterbukaan akses di Papua bagi jurnalis internasional, organisasi kemanusiaan dan pemerhati hak asasi manusia meminta Presiden RI untuk segera membuka akses informasi dan

Pemilihan Jaksa Agung di era kepemimpinan Joko Widodo adalah langkah awal yang menentukan wajah reformasi Kejaksaan Republik Indonesia 5 tahun kedepan. LBH Jakarta berpandangan Presiden selayaknya menggunakan pendekatan diluar kebiasaan namun tidak bertentangan dengan hukum dalam proses pemilihan Jaksa Agung baru. Pendekatan diluar kebiasaan ini tidak terbatas mengenai penentuan figur Jaksa Agung, namun juga kepastian

Salah satu cita-cita kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang termaktub dalam Pembukaan (Preambule) Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan konstitusi Negara Indonesia adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan merupakan komponen utama dalam pembangunan Negara kita ke depannya. Pendidikan merupakan ujung tombak dalam proses pembangunan negara

Jakarta – Sebanyak 18 lembaga swadaya masyarakat mengeluarkan pernyataan bersama yang menginginkan Komisi Pemberantasan Korupsi menelusuri dugaan politik uang terkait dengan Pemilihan Umum Presiden 2014. Siaran pers Koalisi Masyarakat Sipil yang diterima di Jakarta, Rabu (16/7), menyebutkan KPK harus menindaklanjuti dugaan politik uang pasca-Pilpres 2014. Beragam LSM itu juga merekomendasikan KPK agar aktif sebagai pihak