Kamis, 20 Juni 2024, Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas yang terdiri atas Keluarga Korban Penghilangan Paksa 1997-1998, KontraS, Imparsial, AMAR, LBH Jakarta, YLBHI dan sejumlah organisasi/individu lainnya kembali menjalani sidang pemeriksaan di PTUN Jakarta terkait gugatan atas Penganugerahan Pangkat secara Istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan dari Presiden melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 13/TNI/Tahun 2024 yang

Jakarta, 7 Mei 2024 – Selama 10 tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, aksi represif dari negara terhadap masyarakat sipil, perusakan lingkungan, perampasan hak perempuan, buruh, dan warga sipil, hingga kasus korupsi semakin merajalela. Meski demikian, penegakan hukum dan penyelesaian kasus tak pernah menemukan titik terang sebab impunitas terhadap pelaku terus dirawat selama rezim Jokowi.

Mahkamah Konstitusi (“MK”) telah membacakan putusannya terhadap enam permohonan pengujian materiil mengenai Pasal 169 huruf q Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 tentang Pemilu (“UU Pemilu”), yang dibacakan Senin (16/10) khususnya terkait syarat usia menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Hal yang membuat pengujian materiil ini menjadi diskursus publik adalah dikaitkannya dengan sengkarut konflik kepentingan

Rabu, 11 Oktober 2023 telah berlangsung Audiensi kedua antara Komisioner Bidang Mediasi Komnas HAM RI, Prabianto Mukti Wibowo dengan perwakilan warga Kampung Bulak yang didampingi oleh LBH Jakarta. Audiensi ini dilakukan sebagai tindak lanjut aduan warga Kampung Bulak yang terdampak penggusuran Proyek Strategis Nasional (PSN) Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII).    Dalam audiensi tersebut, warga

Seperti diketahui Komnas HAM, menyimpulkan dalam Laporan Penyelidikannya bahwa ada 11 bentuk pelanggaran HAM yang terjadi pada proses asesmen TWK dalam rangka alih status Pegawai KPK menjadi ASN. Penyelenggaraan asesmen TWK merupakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia ditinjau dari Sisi Kebijakan, tindakan atau pelakuan, dan ucapan (pertanyaan dan pernyataan) yang memiliki karakteristik yang tidak sesuai dengan

Siaran Pers Rancangan Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Unit Kerja Presiden untuk Penanganan Peristiwa Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Melalui Mekanisme Non-Yudisial (R-Perpres UKP-PPHB) 2021, Melanggengkan Impunitas dan Bentuk Pengingkaran terhadap Hak Korban Presiden melalui Kementerian Politik Hukum dan HAM (Kemenkopolhukam) menerbitkan draf rilis terkait R-Perpres Unit Kerja Presiden Untuk Penanganan Pelanggaran HAM Berat

Rabu, 13 Januari 2021 pemerintah menyambangi DPR RI untuk menyerahkan Surat Presiden (Surpres) tentang Nama calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menggantikan Kapolri Idham Azis yang akan memasuki masa pensiun pada akhir Januari 2021. Surpres tersebut berisi nama calon tunggal Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo yang saat ini menjabat sebagai Kabareskrim Polri. Calon Kapolri

Sidang lanjutan Gugatan Surat Presiden Omnibus Law yang sedianya dilakukan Selasa, 14 Juli 2020, kembali mengalami hambatan. Setelah sebelumnya, jadwal persidangan pembacaan jawaban diundur 2 minggu karena permasalahan lambatnya Presiden selaku tergugat menyediakan surat kuasa kepada kuasa hukumnya, kali ini sidang mengalami penundaan karena permasalahan kegagalan sistem administrasi perkara di pengadilan secara elektronik (disingkat e-court)

Pada sidang lanjutan gugatan Surat Presiden Omnibus Law di PTUN Jakarta, Selasa (23/6), Presiden Republik Indonesia selaku Tergugat meminta penundaan pembacaan eksepsi. Dalam sidang perkara No. 97 G/ 2020/PTUN JKT yang dilakukan secara e-court tersebut, Presiden diwakili oleh kuasa hukumnya menyampaikan alasan penundaan karena pihaknya belum siap atas dokumen tersebut. Eksepsi merupakan dokumen bantahan Tergugat