Siaran Pers Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan   Pada 7 Mei 2025 – Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan menjadi kuasa hukum dari enam pemohon dalam permohonan uji formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan uji formil ke

Kamis, 20 Juni 2024, Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas yang terdiri atas Keluarga Korban Penghilangan Paksa 1997-1998, KontraS, Imparsial, AMAR, LBH Jakarta, YLBHI dan sejumlah organisasi/individu lainnya kembali menjalani sidang pemeriksaan di PTUN Jakarta terkait gugatan atas Penganugerahan Pangkat secara Istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan dari Presiden melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 13/TNI/Tahun 2024 yang

Rumpin Bogor, 21 Januari 2024, warga Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin – Bogor, bersama dengan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, dan Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) melakukan kegiatan peringatan 17 Tahun peristiwa penyerangan militer kepada warga yang mempertahankan tanahnya akibat klaim kepemilikan sepihak TNI Angkatan Udara di

Perwakilan warga Rumpin, Kabupaten Bogor bersama dengan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mendatangi Komnas HAM RI dan Kantor Staf Kepresidenan RI untuk mengadukan TNI Angkatan Udara Lanud Atang Sanjaya atas adanya klaim sepihak atas tanah warga yang dilakukan oleh TNI Angkatan Udara Lanud Atang Sanjaya.

Pada Minggu, 8 September 2023, Pihak UIII bersama aparat gabungan yang terdiri dari unsur TNI, Polri, dan Satpol PP, kembali mengancam lahan garapan warga Kampung Bulak, Depok, Jawa Barat. Adapun tindakan tersebut diklaim sebagai sosialisasi untuk pengerjaan proyek pembangunan kompleks kampus UIII yang juga merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).   Tindakan pihak UIII bersama aparat keamanan tersebut jelas merupakan tindakan

Siaran Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Menanggapi statement Wakil Ketua DPR RI mengenai Darurat Sipil dan Menhan RI, KASAD dan Persetujuan Panglima TNI Terkait Penambahan Kodam Pada tanggal 10 Februari 2023, Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus menyatakan bahwa, “Akibat adanya peristiwa penyanderaan di Nduga tersebut, saat ini situasi Papua sedang dalam

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan memberi perhatian serius atas peristiwa penembakan yang dilakukan pada 16 Oktober lalu oleh seorang anggota Polri dari Resimen 2 Pelopor Kedung Halang, Brimob terhadap 3 orang anak, yakni EI (15),  AF (16), dan AA (15) karena dituduh sebagai pelaku begal di Bogor, Jawa Barat. Akibat tembakan tersebut, 3

LBH Jakarta mengecam sekaligus mengutuk keras kasus pembunuhan dan mutilasi 4 orang warga Papua di Kabupaten Mimika oleh 6 Anggota TNI dan 3 orang sipil merupakan kejahatan yang sangat kejam dan biadab. Diketahui bahwa sekarang 6 Anggota TNI dan 3 orang sipil tersebut sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Peristiwa tersebut merupakan bentuk Pelanggaran Hak

Koalisi Reformasi Sektor Keamanan mengecam keras dan mengutuk tindakan penyiksaan yang diduga dilakukan prajurit TNI yang berdinas di di wilayah Kodim 1627 Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), yakni Serka AOK dan Serma B kepada seorang anak berusia 13 tahun, berinisial PS (selanjutnya disebut korban), pada tanggal 19 Agustus 2021. Penyiksaan tersebut dilakukan dengan dalih