PRESS RELEASE No. 819/SK-RILIS/IV/2016 Lagi-lagi Itikad Baik Pemerintah terhadap Papua Dipertanyakan (Jakarta, 15 April 2016) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengecam keras penangkapan sistematis menjelang aksi serta ketika aksi sedang berlangsung serentak di berbagai wilayah di Papua pada tanggal 13 April 2016. Aksi yang dipimpin oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) tersebut diikuti oleh sekitar

Press Release No. 792/SK-RILIS/IV/2016 Diduga Kuat Aparat Gabungan TNI/Polri akan Represif Menjelang Aksi Besar-besaran pada Tanggal 13 April 2016 di Papua (Jakarta, 12 April 2016) Puluhan kelompok masyarakat sipil dari berbagai elemen buruh, mahasiswa, gerakan sosial, gerakan perempuan dan kaum miskin kota mendukung hak atas kebebasan berekspresi rakyat Papua. Pada tanggal 5 April 2016, Komite

Salah satu peserta ibadah di Timika, Papua dikenakan pasal makar PRESS RELEASE No. 774/SK-RILIS/IV/2016 (Jakarta, 7 April 2016) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Filep Karma mengecam tindakan represif aparat gabungan TNI/Polri dalam pembubaran kegiatan damai “Doa Pemulihan Bangsa Papua” di Timika, Papua yang berujung pada pengenaan pasal makar ke salah satu peserta ibadah. Berdasarkan

Bogor, bantuanhukum.or.id—Ratusan warga Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin Bogor mendatangi Kantor Bupati Bogor, Kamis (28/01). Kedatangan mereka menuntut Bupati Bogor untuk menyelesaikan sengketa tanah warga Rumpin dengan TNI Angkatan Udara. Mereka menilai selama ini kerap diabaikan dan tidak ditindaklanjuti secara serius keluhannya. Saat ditemui perwakilan masa, Neneng dari Organisasi Seruni mengungkapkan terakhir kali warga datang untuk

Pernyataan Pers 124/SK-RILIS/I/2016 Awal tahun 2016 ini, terjadi peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh anggota TNI dan mengakibatkan korban anak mengalami luka berat. Kasus tersebut terkait dengan tuduhan pencurian burung oleh T (12) dan M (16) yang diselesaikan dengan cara main hakim sendiri oleh anggota TNI. Belum lekang kasus tersebut dari perhatian kita, kekerasan terhadap anak

“Dada saya diinjak, kaki saya diangkat, lalu saya ditodong pistol. Mereka mengancam akan menembak kaki saya.” tutur M (16 tahun), korban penganiayaan yang diduga dilakukan oleh sekelompok anggota TNI. Minggu (10/1) sore saat M baru bangun tidur, tiba-tiba ia didatangi tiga orang berseragam Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan langsung dibawa menggunakan motor ke komplek Marinir

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Tim Advokasi Untuk Buruh Dan Rakyat (TABUR) Tolak PP Pengupahan bersama dengan beberapa perwakilan Serikat Buruh melakukan pengaduan ke Komnas HAM (23/11). Pengaduan ini dilakukan karena adanya upaya intimidasi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu kepada buruh yang hendak melakukan unjuk rasa dan mogok nasional. Wirdan fauzi Pengacara Publik LBH Jakarta yang tergabung dalam TABUR

  SIARAN PERS Jakarta, 22 November 2015—Tim Advokasi untuk Buruh dan Rakyat (Tabur) Tolak PP Pengupahan yang berisikan gabungan Advokat dan Organisasi Masyarakat Sipil, menyatakan sikapnya untuk mendukung unjuk rasa dan mogok nasional yang akan dilakukan berbagai Serikat Buruh. Tabur menilai unjuk rasa dan mogok nasional merupakan bagian dari hak pekerja yang telah tertuang diberbagai

Jakarta, 20 November 2015 – Satu tahun sudah sejak Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta menggantikan Joko Widodo, yang kini menjadi presiden. Selama setahun menjabat sebagai gubernur, Ahok banyak membuat gebrakan-gebrakan yang kontroversial. Mulai dari konflik dengan DPRD DKI Jakarta terkait dengan penetapan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta, larangan bersepeda motor di bilangan Jalan