Operasi Kewilayahan Mandiri Kepolisian Republik Indonesia yang terjadi jelang perhelatan Asian Games 2018 lalu telah menimbulkan banyak korban. 5 (lima) dari 15 (lima belas) korban telah melaporkan kasusnya kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Latar yang menjadi banyaknya laporan tersebut adalah kejanggalan yang terjadi dalam penembakan terhadap korban (yang diduga melakukan kejahatan jalanan). 2 keluarga

Siaran Pers Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) Jakarta-Kamis, 27 September 2018. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mencabut 13 Izin Persetujuan Prinsip dan Pembatalan Surat Perjanjian Kerjasama atas Pulau-Pulau Reklamasi yang telah diterbitkan. Atas tindakan tersebut, Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta memberikan catatan-catatan penting, antara lain: Pertama, pulau-pulau reklamasi yang telah diberikan izin oleh Pemerintah Provinsi adalah

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi Rabu (19/09), Yudi Purnomo, Ketua dan perwakilan Wadah Pegawai KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Gugatan Wadah Pegawai KPK diajukan bersama LBH Jakarta dan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi yang bertindak sebagai Kuasa Hukum. Objek gugatan yang dipersoalkan tidak lain adalah Keputusan

Siaran Pers Majelis Pemeriksa Sengketa Perundang-Undangan Nyatakan Kementerian Keuangan Lalai Membayar Ganti Rugi Korban Salah Tangkap Pengamen Cipulir Andro dan Nurdin, pengamen Cipulir harus mendekam di dalam penjara karena dituduh oleh Kepolisian Metro Jaya melakukan pembunuhan. Andro dan Nurdin hanyalah pengamen yang kebetulan melihat mayat korban pembunuhan kemudian mereka melaporkannya ke polisi. Bukannya mencari pelaku

Jemaat GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia kembali menyelenggarakan ibadah dwi mingguan di Taman Aspirasi, depan Istana Merdeka, Minggu (16/09). Ibadah yang sudah dilakukan sebanyak 178 kali ini mengangkat tema “Kiranya Matamu Bercahaya, Mewartakan Kebenaran”. Ibadah ini juga merupakan bentuk protes jemaat HKBP Filadelfia dan GKI Yasmin terhadap gereja mereka yang ditutup oleh Pemkab setempat. “Kita

LBH Jakarta bersama dengan BEM Fakultas Hukum Universitas Indonesia menggelar diskusi publik membahas keberpihakan dalam pengembangan kawasan TOD (Transit Oriented Development), di Rumah Belajar Matalangi, Kebun Sayur, Ciracas, Sabtu (15/9). Diskusi yang berjudul “Pengembangan Kawasan Transit Oriented Development: untuk Siapa?” diadakan untuk menggambarkan situasi Kebun Sayur yang terkena dampak dari pembangunan LRT City Ciracas yang

[Jakarta, 17 September 2018] – Koalisi masyarat sipil akan mengawal proses pemilihan Komisi HAM Antar-pemerintah ASEAN (AICHR) yang sedang berlangsung dapat berjalan secara transparan dan akuntabel.  Koalisi kawal AICHR (KKA) menyambut baik pengumuman Kementerian Luar Negeri pada tanggal 14 September 2018 tentang daftar kandidat perwakilan AICHR yang telah lolos seleksi administrasi yakni: Dinna Wisnu, Patricia

LBH Jakarta kembali mengadakan program Pendidikan Hukum dan Bantuan Hukum Keliling, hasil kerjasama antara LBH Jakarta, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Himpunan Wanita Disablitas Indonesia (HWDI) dengan tema Pengembangan Kapasitas Disabilitas  di Menteng Square, Jakarta Pusat. (15/9/2018). Angga Miga Pramono sebagai penanggung jawab kegiatan dari LBH Jakarta  menyampaikan bahwa program bantuan hukum keliling ini

Kepada: Yth. Penyedia Jasa Pengembangan Sistem Informasi Di tempat Dengan hormat, Kami Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta saat ini berencana melakukan pengembangan SISTEM INFORMASI ORGANISASI yang dibernama SILEBAH. Sistem ini telah diinisiasi sejak tahun 2015, dan akan digunakan sebagai sistem manajemen organisasi khususnya organisasi bantuan hukum secara elektronik. Sistem ini juga akan terintegrasi dengan Sistem