Asep Sunandar bin. Sobri, 23 tahun, salah satu korban salah tangkap kepolisian. Di hari-hari pertamanya ia merantau ke Jakarta, Asep tidak menyangka harus menjalani hari-harinya di kursi pesakitan sebagai terdakwa karena dituduh melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (atau sering disebut begal). Kejadiannya bermula pada dini hari pukul 03.00 tanggal 13 Agustus 2016, beberapa orang

Rabu (1/2/2017) kemarin dalam rapat kerja bersama Kejaksaan Agung, beberapa anggota Komisi III DPR RI memakai kemeja bertuliskan Bring Back Justice. Kemeja tersebut merupakan seragam baru untuk anggota Komisi III DPR RI. Tidak hanya itu, Jaksa Agung M. Prasetyo juga diberi kaus bertuliskan Bring Back Justice. Salah satu anggota Komisi III DPR RI Junimart Girsang

LBH Jakarta bersama dengan grup band Sindikat Musik Penghuni Bumi (Simponi) gelar pelatihan terbatas tentang pengetahuan dasar Hak Asasi Manusia (HAM) di Gedung LBH Jakarta (29/01). Pelatihan ini dilakukan sebagai usaha untuk menambah pengetahuan Simponi terkait HAM. Pelatihan yang berlangsung sejak pagi hingga sore ini membahasa 3 materi yakni Pengantar HAM, Hak Sipil Politik serta

Press Release Terkait dengan tertangkapnya Hakim Konstitusi Patrialis Akbar di dalam Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh KPK pada tanggal 26 Januari, 2017 yang lalu, maka kami dari Koalisi Masyarakat Sipil Penjaga Konstitusi (KMSPK) merasa ini adalah saat yang tepat bagi kami untuk menyampaikan beberapa pelanggaran etik yang dilakukan oleh Patrialis Akbar sepanjang berjalannya persidangan

Rabu (01/02), persidangan dengan agenda pemeriksaan ahli pada perkara tiga orang terdakwa eks-anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), yakni Mahful Muis, Drs. H. Abdussalam, dan Andry Cahya digelar oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Agenda sidang kali ini masih dalam agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Ahli yang hadir pada persidangan kali ini adalah Dr. Eva Achjani Zulfa,

Kantor Staf Presiden (KSP) kembali mengundang warga Rumpin untuk dipertemukan dengan pihak dari TNI AU (25/01) di Kantor KSP. Pertemuan yang difasilitasi KSP ini merupakan usaha untuk menemukan titik temu terkait konflik tanah antara warga Rumpin dengan TNI AU yang sudah berlangsung sejak lama. Agenda pada pertemuan kali ini lebih banyak membahas terkait posisi dan

Front Rakyat Indonesia West Papua (FRIWP) dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) melakukan unjuk rasa di Istana Merdeka dan Komnas HAM (20/01). Dalam unjuk rasa kali ini, FRIWP dan AMP menyatakan menolak tuduhan makar kepada 4 aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang ditangkap di Manado dan Jayapura. Unjuk rasa yang diawali dengan long march ini

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) adalah lembaga yang sejak tahun 1970 secara konsisten dan berkelanjutan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas. Tidak kurang setiap tahunnya ribuan pengaduan/ kasus datang ke LBH Jakarta, dengan puluhan ribu pencari keadilan di belakangnya. LBH Jakarta mempercayai pentingnya membangun lembaga bantuan hukum yang humanis, mandiri,

#CaseStory LBH Jakarta tahun 2002-2006 Sebelum dibatalkan Mahkamah Konstitusi, pasal-pasal Penghinaan Presiden di KUHP kerap digunakan oleh rezim berkuasa untuk membungkam mereka yang menyampaikan pendapat atau ekspresinya, baik secara lisan maupun tulisan. Monang Johanes Tambunan, Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, dan Fahrul Rohman, mahasiswa Universitas Nasional, adalah contoh dua orang korban pembungkaman yang dikriminalisasi atas