Somasi Terbuka Kepada Yth.: Jenderal (Purn.) Luhut Binsar Panjaitan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Gedung BPPT 1 Lantai 3 Jalan M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat Dengan hormat, Perkenalkan kami -Warga Negara Indonesia, mahasiswa, nelayan tradisonal, perempuan nelayan dan masyarakat yang peduli pada kelestarian lingkungan dan nasib nelayan- bersama ini menyampaikan Somasi Terbuka kepada

Siaran Pers: Pada Selasa (13/09) lalu, warga Dadap bersama Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) melakukan audiensi ke kantor DPRD Kabupaten Tangerang guna membahas tindak lanjut rencana penataan Kampung Baru Dadap. Saat ini, DPRD Kabupaten Tangerang tengah merampungkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh dan Perumahan Kumuh. Dalam rekomendasi Ombudsman RI

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta kembali memberikan penyuluhan hukum kepada para tersangkan dan terdakwa di Rumah Tahanan (RUTAN) Salemba (06/09). Tema yang diusung oleh LBH Jakarta pada kesempatan penyuluhan hukum tersebut mengenai hak-hak tersangka dan terdakwa dalam KUHAP. Penyuluhan ini merupakan salah satu cara untuk memberikan dan menyebarluaskan pemahaman hukum yang baik kepada masyarakat. Dalam

No Nama Asal SP/ SB 1 Heru Hidayat SP LEM-SPSI 2 Bambang Wijanarko SP LEM-SPSI 3 Roganda P Sitanggang SGBN -Federasi Progresif 4 Muhamad Irwan SGBN 5 Naharih SGBN Federasi–Progresif 6 Yudhi Nurwana Setiawan SP Johnson 7 Gun Gun Setia Gunawan PUK SP TSK SPSI 8 Jannes Antonius Simanjuntak PTP. SBMSI 9. Nursamsi SBMSI 10.

Siaran Pers: Jakarta, 8 September 2016. Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta menilai pernyataan Menko Luhut tentang reklamasi pulau G adalah bukti nyata keberpihakannya pada pengembang. Kesimpulan Menko Luhut bahwa reklamasi Pulau G tak bermasalah hanya berdasarkan diskusi dengan PT PLN dan pengembang. Sedangkan persoalan kerusakan lingkungan dan ancaman terhadap sumber kehidupan nelayan dan masyarakat pesisir, perempuan

Siaran Pers: Jakarta, 8 September 2016 – Lembaga Bantuan Hukum Jakarta  mengecam keras tindakan Pemprov DKI Jakarta yang tetap bersikeras mengeluarkan surat peringatan kedua (SP 2) kepada warga Bukit Duri RT 06 RW 12, Jakarta Selatan pada hari Rabu 7 September 2016 yang lalu. “Kami mengecam tindakan Pemprov DKI Jakarta atas pemberian SP2 kepada warga

Siaran Pers: LBH Jakarta dan MaPPI FH UI pada selasa kemarin sekitar Pukul 12.00 WIB diterima oleh komisi III DPR RI untuk memaparkan temuannya dalam penelitian terkait perkara yang disimpan dan hilang dalam penyidikan di kepolisian. Rapat yang dipimpin oleh Desmond Junaidi Mahesa tersebut diikuti sekitar 10 anggota komisi III DPR RI dibuka dengan mendengarkan

oleh: Bonny Andalanta Tarigan, S.H* Munir Said Thalib atau lebih dikenal dengan Cak Munir, seorang aktivis HAM yang mendedikasikan hidupnya untuk memperjuangkan HAM dan mendampingi para pencari keadilan baik semenjak ia memulai karir di LBH Pos Malang kemudian di LBH Surabaya maupun setelah berada di YLBHI Jakarta dan mendirikan KontraS, Imparsial juga terlibat aktif di

Jakarta, bantuanhukum.or.id – Hari Rabu (31/08), Masyarakat Peduli Pendidikan (MPP), koalisi masyarakat sipil untuk mengadvokasi hak anak di bidang pendidikan menemui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Muhadjir Effendy. Pertemuan ini diadakan sebagai bentuk kepedulian MPP untuk memberikan saran dan masukan terkait dengan beberapa wacana kebijakan oleh Menteri Muhadjir yang berpotensi melanggar hak anak, antara lain