Jakarta, bantuanhukum.or.id—Tidak seperti biasanya, pagi ini (12/11/2014) Jl. Inspeksi Kali Sunter di RW 04 Kelurahan Kelapa Gading Barat terlihat ramai dan riuh oleh para warga. Para warga tersebut berkumpul untuk berjaga demi melindungi rumahnya dari upaya penggusuran paksa yang akan dilakukan oleh TNI AL dari Komando Armada RI Kawasan Barat Pangkalan Utama TNI AL III.

Jakarta, bantuanhukum.or.id-Selasa, 11 November 2014 LBH Jakarta mengadakan diskusi ringan dengan tema “Menanggapi Video Kristenisasi di Car Free Day dengan menghadirkan Siti Aminah atau yang akrab disapa Mbak Ami dari ILRC (The Indonesian Legal Resources Center) sebagai fasilitator. Diskusi ini diadakan sebagai respon dari berbagai tanggapan yang muncul sejak video tersebut beredar di media sosial

Dimanapun, pengadilan atau lembaga peradilan adalah tempat dimana masyarakat dan pencari keadilan menggantungkan harapan yang sebesar-besarnya untuk mendapatkan keadilan dan menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya. Namun pada kenyataannya tidaklah demikian, pengadilan seringkali menjadi tempat yang justru menjauhkan rasa keadilan bagi masyarakat. Sebagian besar masyarakat mungkin telah mengetahui tentang azas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan.

Pemilihan Jaksa Agung di era kepemimpinan Joko Widodo adalah langkah awal yang menentukan wajah reformasi Kejaksaan Republik Indonesia 5 tahun kedepan. LBH Jakarta berpandangan Presiden selayaknya menggunakan pendekatan diluar kebiasaan namun tidak bertentangan dengan hukum dalam proses pemilihan Jaksa Agung baru. Pendekatan diluar kebiasaan ini tidak terbatas mengenai penentuan figur Jaksa Agung, namun juga kepastian

Pembebasan Lahan Jalan Tol Ruas Lingkar Luar Jakarta W2 Utara (Kebon Jeruk – Ulujami) Oleh : Ahmad Biky[1] Ada dua perubahan struktur yang hendak dicapai oleh Bantuan Hukum Struktural yakni, adanya perubahan pada vertical division of labor dan feudal interaction structure dan ini dilakukan dengan penciptaan pusat-pusat kekuatan (power resources) di dalam tubuh masyarakat, dengan

PENDAHULUAN Kebebasan berserikat adalah hak mendasar yang dimiliki oleh buruh untuk membentuk, mendirikan serikat pekerja serta menjalankan tugas dan fungsi serikat pekerja. begitu juga dengan para pengusaha mempunyai hak untuk mendirikan serikat/organisasi bagi para pengusaha. Terbukanya “kran” kebebasan berserikat khususnya bagi para pekerja/buruh dimulai pada saat pengunduran Presiden Soeharto pada bulan Mei 1998. Indonesia memulai

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat memutuskan vonis 1 tahun 6 bulan penjara, kepeda perempuan berinisial K atas dugaan penggelapan uang sebesar kurang lebih 150 juta, Rabu 05/11/14. Putusan tersebut oleh Penasehat Hukum K dari LBH Jakarta dianggap kurang tepat, dan kurang memiliki dasar yang kuat. “Putusan Hakim, kami nilai (tim Penasehat Hukum K—red) kurang

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menilai kepolisian salah prosedur tentang penahanan MR. Kepolisian menyebut MR berusia 19 tahun, padahal dia baru berumur 16 tahun. “Polsek Metro Gambir tak berhak menahan MR,” kata Hardi Firman, pengacara publik dari LBH Jakarta, saat menjenguk MR di Mepolsek Metro Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (5/11/2014). Menurut Hardi, Polsek Gambir menyandarkan KUHAP

Siaran Pers LBH Jakarta menghargai rencana pengambilahan pengelolaan air bersih wilayah barat Jakarta dari PT. Palyja oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta melalui pembelian saham PT. Palyja dari Suez Internasional oleh PT. Pembangunan Jaya dan PT. Jakarta Propertindo. Namun kami menilai rencana ini tidak menyelesaikan akar permasalahan pemenuhan hak atas air warga Jakarta serta bertentangan dengan