TEMPO.CO, Jakarta – Sejumlah pengamen Cipulir kemarin melakukan aksi unjuk rasa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka demo membela kawan-kawannya yang disidang karena dianggap melakukan pembunuhan. “Mereka cuma korban salah tangkap, bukan pembunuh,” ujar Dusep, 18 tahun, salah satu kawan terdakwa saat ditemui di Cipulir, Jumat, 20 September 2013. Ia mengatakan saat kejadian, para terdakwa

JAKARTA,KOMPAS.com — Sekitar 30 pengamen asal Kebayoran Lama berunjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (19/9/2013) siang. Mereka menuntut pembebasan enam rekan mereka. Enam pengamen itu didakwa dalam kasus penganiayaan terhadap Diki Maulana, yang ditemukan tewas di bawah flyover Cipulir pada akhir Juni lalu. “Kami minta teman kami dibebaskan. Mereka tidak bersalah, kami hanya

LBH Jakarta kembali melakukan pembelaan terhadap Terdakwa yang diduga disiksa dan tidak didampingi Advokat pada tingkatan penyidikan di Polda Metro Jaya. Mirisnya, hal ini lagi-lagi menimpa rakyat kecil yang aksesnya terhadap bantuan hukum nyaris nol, juga di tengah perilaku Polisi yang masih jauh dari humanis dan tidak menggunakan metode-metode ilmiah (science identification method) dalam usaha

Seribulangkah terus ditempuh, tanpa pernah terlintas untuk menyerah, tanpa pernah terlintas untuk mundur. Hal tersebut tergambar dari kisah kasus 36 Buruh yang diberhentikan secara semena-mena oleh Pengusaha. Nurmi bersama 35 rekan buruh perempuan yang sudah belasan tahun bekerja di PT. Surya Pasific Sejahtera dipaksa untuk mengundurkan diri akibat kebakaran yang dialami oleh perusahaan pada 13

Sahrudin bin Jarkasih, Ketua Serikat Pekerja PT Afixkogyo Indonesia mengalami kepahitan menjadi aktivis buruh yang memperjuangkan hak-hak para anggota serikatnya. Kisah ini berawal dari keberanian sang aktivis untuk menanyakan mengenai uang simpanan wajib dan sukarela kepada Ketua Koperasi Yani Yuliani. Kebaranian tersebut membuat berang Yani Yuliani, sehingga akhirnya beliau marah-marah, memukul Sahrudin dengan kalkulator dan

PELATIHAN MENGENAI HUKUM PENGUNGSI INTERNASIONAL DAN MANDAT UNHCR UNTUK KOMUNITAS MASYARAKAT SIPIL (CIVIL SOCIETY ORGANIZATION (CSOS)) DI INDONESIA Pelatihan mengenai Hukum Pengungsi Internasional dan Mandat UNHCR untuk Komunitas Masyarakat Sipil (CSOs) di Indonesia merupakan kerjasama antara UNHCR dan LBH Jakarta serta HRWG. Pelatihan ini diadakan pada tanggal 13 – 14 September 2013 di Hotel Cemara,

Hari  Selasa (10/09) Komite untuk Pembaruan Hukum Acara Pidana (KuHAP) mengadakan media briefing untuk mengajak kawan-kawan Jurnalis/Wartawan turut mengawal dan berpartisipasi dalam pembaruan hukum acara pidana yang berspekti HAM dan berkeadilan Jender. Media Briefing tersebut diselenggarakan di LBH Jakarta, Para Nara Sumber dalam Media Brieifing tersebut Uli Parulian Sihombing dari The Indonesian Legal Resource Centre

Jakarta – Kawasan wisata Museum Fatahillah Jakarta mulai 26 Agustus 2013 lalu resmi ditata oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Melalui Walikota Jakarta Barat dan Dinas Koperasi dan UMKM, secara simbolik para Pedagang Kaki Lima (PKL) diberikan alat penunjang berdagang seperti gerobak dan tenda. Namun, penataan tersebut justru menimbulkan masalah baru di kawasan tersebut. Menurut

Minggu, 8 September 2013, bertempat di Gelora Bung Karno, Mimbar Seribu Harapan kembali diselenggarakan. Mimbar Seribu Harapan merupakan sebuah kegiatan kampanye publik bersama yang diinisiasi oleh sejumlah tokoh LSM, jurnalis, agamawan, budayawan, seniman, akademisi, dan tokoh masyarakat untuk merespon isu-isu besar yang terjadi sepanjang tahun. Mimbar Seribu Harapan kali ini adalah kegiatan ke-empat kalinya, dimana