Let’s Support LBH Jakarta Andreas Harsono In June 2014, I was invited to Amsterdam to join the Human Rights Watch event regarding fundraising for human rights activities. It was my first experience that I was introduced to the World Giving Index. Charities Aid Foundation is an organization in London that has created annual research about
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengecam keras penggunaan kekuatan berlebihan (excessive use of force) dan penangkapan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Kepolisian di Desa Kalasey Dua, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Berdasarkan informasi yang beredar, warga mengalami kekerasan saat sedang berjuang mempertahankan ruang hidup mereka satu-satunya dari upaya penggusuran paksa yang dilakukan dengan dalih pengamanan
“11 Tahun Penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum: Perluasan Akses Bantuan Hukum Harus Menjadi Agenda Prioritas Pemerintah dan Publik” (2/11) Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum) genap diterapkan selama 11 tahun lamanya sejak UU Bantuan Hukum diundang pada tanggal 2 November 2011. Dengan usia yang selama itu,
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta sejak tahun 1971 secara konsisten dan berkelanjutan memberikan Bantuan Hukum Struktural kepada masyarakat dimiskinkan, buta hukum, dan tertindas. Setiap tahunnya, LBH Jakarta menerima lebih dari seribu pengaduan dengan puluhan ribu pencari keadilan. Oleh karenanya kami membutuhkan banyak orang yang terlibat dalam pemberian layanan tersebut. LBH Jakarta sangat mempercayai pentingnya proses
Halo kawan-kawan! Setelah melewati proses pembelajaran dalam kelas selama 1,5 bulan, Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU 43) resmi ditutup pada Jumat 28 Oktober 2022. LBH Jakarta mengucapkan selamat untuk seluruh Peserta KALABAHU 43 yang sudah melewati seluruh rangkaian dengan sangat baik. Berikut daftar nama peserta yang dinyatakan LULUS : Ahsha Salwa Alji Muliani Alpases P.
Pada tanggal 31 Oktober 2022 Mahkamah Konstitusi telah mengucapkan putusan terhadap perkara Judicial Review UU No. 23 tahun 2019 tentang PSDN yang dimohonkan oleh Imparsial, KontraS, Public Virtue Institute, PBHI Nasional, Gustika Jusuf Hatta, Ikhsan Yosarie, dan Leon Alvinda. Dalam putusannya MK menyatakan seluruh dalil pemohon tidak bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap putusan ini Koalisi
Program Prioritas dan Strategis 2023 Senin, 24 Oktober 2022, sejumlah warga DKI Jakarta yang tergabung dalam Jaringan Advokasi Bantuan Hukum DKI Jakarta menyambangi Balai Kota untuk mendesak Pemerintah dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta untuk menyertakan Perda Bankum dalam daftar Program Prioritas dan Strategis 2023. Desakan ini disampaikan melalui kanal aduan terbuka yang dihadirkan kembali
Mari Ulurkan Tangan buat LBH Jakarta Andreas Harsono Pada Juni 2014, saya diundang ke Amsterdam buat ikut acara Human Rights Watch soal penggalangan dana untuk kegiatan hak asasi manusia. Ini pertama kali saya diperkenalkan dengan World Giving Index. Charities Aid Foundation, sebuah organisasi London, membuat riset tahunan soal angka-angka amal tersebut. Saya dijelaskan berbagai indikator
Pengadilan Tinggi kuatkan putusan hakim yang perintahkan Presiden, para Menteri dan kepala daerah untuk segera atasi polusi udara Jakarta yang semakin parah Jakarta, 20 Oktober 2022 – Pengadilan Tinggi telah memberi keputusannya atas banding yang diajukan pihak tergugat yaitu pemerintah pusat, di antaranya Presiden, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan dan Menteri Lingkungan Hidup. Putusan tersebut dikeluarkan