Pemprov DKI Jakarta saat ini sedang disibukkan dengan pemilihan Pejabat (Pj.) Gubernur untuk menggantikan posisi Gubernur Anies Baswedan yang akan berakhir di tanggal 16 Oktober 2022. Seiring akan berakhirnya masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan tersebut, sampai saat ini, Pemprov DKI Jakarta masih belum memiliki perda bantuan hukum. Padahal ketika awal Anies Baswedan menjadi gubernur terpilih

Pengungkapan kasus pembunuhan dengan peracunan terhadap Munir menghadapi dinamika dan tantangan baru. Pasca Komnas HAM membentuk tim ad hoc kasus Munir, akun twitter @Bjorka mengungkap kembali fakta-fakta pembunuhan Munir. Fakta-Fakta tersebut sejalan dengan fakta-fakta dalam temuan TPF dan proses hukum lanjutan, termasuk yang mewajibkan Pemerintah untuk mengumumkan kepada masyarakat hasil temuan dan rekomendasi. Namun sayangnya,

Halo, Kawan-kawan! Setelah melalui serangkaian proses seleksi, berikut ini adalah daftar calon peserta yang dinyatakan LULUS ujian tulis untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan KALABAHU 43 LBH Jakarta yang akan mulai diselenggarakan pada 19 September 2022 – 28 Oktober 2022 :   No Nama Peserta 1 Ghina Raihanah 2 Annisa Azzahra 3 Muhammad Rosyid Ridlo 4

Pada minggu lalu (04/08), pemerintah melalui Presiden, dan tiga menterinya, yakni Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Sekretaris Negara dan Menteri ESDM mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (“BBM”). Dari kenaikan harga yang diumumkan meliputi harga BBM jenis Pertalite naik dari Rp7.650,00/liter menjadi Rp10.000,00 per liter, solar subsidi dari Rp5.150,00/liter menjadi Rp6.800,00/liter dan Pertamax dari Rp12.500,00

KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), AJAR (Asia Justice and Rights) dan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Jakarta memberikan perhatian serius terhadap rencana pemerintah dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR). RUU ini memang telah menjadi suatu diskursus di lingkungan pemerintahan, misalnya sejak tahun 2020 pemerintah telah memasukan RUU KKR

Senin, 5 September 2022 telah berlangsung Audiensi Warga Pancoran Buntu II bersama dengan Komnas Perempuan dengan agenda penyampaian aduan secara langsung atas dugaan pelanggaran hak perempuan akibat intimidasi dan ancaman penggusuran paksa terhadap Warga Pancoran Buntu II.  [dt_highlight color=”FFFFFF” text_color=”000000″ bg_color=”f1c40f”]Baca juga: “Pelanggaran Hak Perempuan di Marunda, LBH Jakarta Mendesak Komnas Perempuan Memberikan Rekomendasi”[/dt_highlight] Selama

Senin, 5 September 2022 telah berlangsung Audiensi bersama dengan Komnas Perempuan dengan agenda penyampaian aduan secara langsung atas dugaan pelanggaran hak perempuan terhadap Warga Rusunawa Marunda sebagai korban atas pelanggaran hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak atas kesehatan, sebagaimana aduan tersebut dilayangkan pada 15 Juni lalu. [dt_highlight color=”FFFFFF” text_color=”000000″ bg_color=”f1c40f”]Baca juga:

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta kembali melakukan program Bantuan Hukum keliling guna menyebarluaskan pengetahuan terkait berbagai permasalahan hukum kepada masyarakat. Kali ini LBH Jakarta menyelenggarakan kegiatan penyuluhan hukum bekerja sama dengan Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani Jakarta yang merupakan salah satu unit Pelaksana Teknis di bawah Kementerian Sosial, Sabtu 27 Agustus

Kasus Suap Dan Penggelapan Dalam Jabatan Perkara Narkotika Rabu, 31 Agustus 2022, sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) memutus sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap polisi pelaku dugaan suap dan penggelapan dalam jabatan perkara narkotika, yakni eks Kapolres Bandara Soekarno-Hatta, Kombes Pol. Edwin Hatorangan Hariandja. Tak hanya Edwin, Kasat Reserse Narkoba, AKP Nasrandi