Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan memberi perhatian serius atas peristiwa penembakan yang dilakukan pada 16 Oktober lalu oleh seorang anggota Polri dari Resimen 2 Pelopor Kedung Halang, Brimob terhadap 3 orang anak, yakni EI (15), AF (16), dan AA (15) karena dituduh sebagai pelaku begal di Bogor, Jawa Barat. Akibat tembakan tersebut, 3
PDAM Mengingkari Mandat Konstitusi LBH Jakarta menyayangkan langkah PDAM membuat MoU pengelolaan sistem air minum dengan PT. Moya Indonesia selama 25 tahun ke depan. Padahal, konsesi antara PDAM dengan Palyja dan Aetra belum juga berakhir, bahkan belum ada evaluasi secara menyeluruh terhadap kegagalan juga kerugian besar akibat swastanisasi air yang berlangsung sejak 1998 lalu. Hal
Pada Senin (10/10), LBH Jakarta mendaftarkan upaya hukum banding atas putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutus untuk tidak memeriksa dan mengadili perkara gugatan CLS (Citizen Lawsuit) masalah pinjol (pinjaman online). Putusan tersebut sebelumnya telah diputus secara online melalui e-court pada 26 September 2022 -dimana sebelumnya agenda penerbitan putusan telah mengalami penundaan selama hampir
Koalisi Pendidikan Nasional Koalisi Pendidikan Nasional (KPN) yang terdiri dari unsur mahasiswa, guru, pelajar, akademisi, pemerhati pendidikan, pegiat pendidikan masyarakat adat, pegiat pendidikan alternatif serta organisasi masyarakat sipil yang peduli terhadap pendidikan di Indonesia menolak RUU Sisdiknas yang diusung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (“Kemendikbud Ristek”) sejak Januari 2022 lalu. Pembahasan RUU yang
Pencopotan Hakim Aswanto Pada 29 September 2022 lalu, Aswanto dicopot dari posisinya sebagai Hakim MK oleh DPR RI. Penghentian Aswanto ini berdasarkan rapat paripurna DPR RI yang menindaklanjuti keputusan hasil rapat Komisi III DPR RI. Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menanyakan kepada peserta rapat tentang persetujuan
Pertemuan KRMP dan Pemprov DKI Jakarta, 3 Oktober 2022 Senin, 3 Oktober 2022 telah berlangsung pertemuan antara Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran (“KRMP”) dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta dan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sebagai bentuk tindak lanjut dari aksi KRMP 30 September 2022 lalu. Hasil negosiasi antara KRMP dengan
Kami turut berduka cita atas Tragedi Kemanusiaan di Kanjuruhan, Malang yang menewaskan kurang lebih 182 orang. Namun kami juga mengecam sekaligus mengutuk keras kelalaian Panitia dan Operator Liga yang tidak menerapkan mitigasi risiko dengan baik dan benar, sehingga Kapasitas Stadion yang seharusnya hanya dapat diisi maksimal 38.000 Orang membludak hingga mencapai sekitar 42.000 orang yang
Beberapa waktu yang lalu Presiden Joko Widodo menerbitkan Keppres No. 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu. KASUM bersepakat dengan pernyataan korban dan keluarga korban Pelanggaran HAM Berat masa lalu, yakni Keppres 17 Tahun 2022 merupakan sarana cuci dosa Pelaku Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu karena bermasalah secara konseptual
(19/9) DPR RI hari ini melakukan pengambilan keputusan UU Perlindungan Data Pribadi (UUU PDP) disetujui untuk disahkan dalam rapat paripurna, rencana tersebut semula diketahui melalui Surat Undangan Rapat Paripurna DPR RI No. B/202/PW.11.01/9/2022 tertanggal 19 September 2022 yang dikeluarkan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI. Rekam jejak kebocoran data pribadi di Indonesia terjadi beberapa kali, bahkan