Tim Advokasi Anti Penyiksaan mengecam keras tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dalam persidangan perkara dugaan salah tangkap dan penyiksaan Tambelang di Pengadilan Negeri Cikarang, Kamis (24/3). Dalam tuntutannya, Terdakwa atas nama Abdul Rohman dituntut 2 Tahun 5 Bulan Penjara, sedangkan Terdakwa lainnya atas nama Muhamad Fikry, Randi Apriyanto, dan Muhamad Rizky dituntut

Jakarta, 22 Maret 2022. Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) pesimis terhadap proses penghentian privatisasi air di Jakarta. Hal ini mengingat proses kontrak perjanjian kerjasama terkait privatisasi air Jakarta ini akan berakhir di tahun 2023, namun proses transisi konsesi pengembalian pengelolaan air yang digadang-gadang akan berlangsung selama 6 bulan dirasa minim partisipasi publik dan

Pada Jumat 18 Maret 2022, Haris dan Fatia ditetapkan sebagai Tersangka oleh Penyidik Polda Metro Jaya melalui Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka untuk masing-masing Nomor: B/4135/III/RES.2.5/2022/Ditreskrimsus dan Nomor: B/4136/III/RES.2.5/2022/ Ditreskrimsus tertanggal 17 Maret 2022. Pemberitahuan tersebut disampaikan pada keduanya pada hari Jumat malam sekitar pukul 21.00 WIB berikut dengan panggilan untuk dimintai keterangan sebagai Tersangka pada

Jum’at, 18 Maret 2022, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara dugaan pembunuhan di luar proses hukum (unlawful killing) terhadap Laskar Front Pembela Islam (FPI), memutus lepas Terdakwa Briptu Fikri Ramadhan dan Ipda Yusmin Ohorella. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur-unsur pidana yang didakwakan terbukti. Namun, berdasarkan Pasal 49 KUHP,

Pada 18 Maret 2022 Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutus perkara nomor 33/PID.SUS/2022/PT.DKI. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 November 2021 Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa Moh. Jumhur Hidayat Jumhur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” menyiarkan kabar

Siaran pers YLBHI dan 17 LBH Kantor dalam perayaan Hari Perempuan Internasional 2022 Hari perempuan Internasional atau yang lebih dikenal dengan akronim IWD (International Women’s Day) diperingati oleh seluruh perempuan di belahan dunia setiap tanggal 8 maret. Hari ini juga dimaknai sebagai sebuah momentum untuk menuntut adanya perubahan, kesamaan dan keadilan bagi perempuan. Dalam momen

Hari Kehakiman Nasional yang jatuh pada 1 Maret 2022 menjadi momentum penting bagi masyarakat sipil untuk menyuarakan refleksi terkait situasi faktual pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Terdapat beberapa hal yang menjadi catatan LBH Jakarta dan LBH Masyarakat (LBHM) untuk Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta lembaga peradilan di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi selaku pelaksana kekuasaan kehakiman.

Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran (KRMP) menuntut Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk mencabut Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 207 Tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak (“Pergub DKI 207/2016”). Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran (KRMP) yang terdiri dari warga DKI Jakarta terdampak penggusuran bersama-sama dengan organisasi masyarakat sipil, menilai bahwa Pergub

Pada 4 Februari 2022 lalu, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah telah menerbitkan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (“Permenaker 2/2022”). Aturan baru terkait Jaminan Hari Tua, (“JHT”), ini mensyaratkan adanya pencairan dana JHT pada usia 56 tahun, dengan alasan karena sudah terakomodirnya Jaminan Kehilangan Pekerjaan (“JKP”)