Siaran Pers Tim Advokasi untuk Demokrasi Tim Advokasi untuk Aksi 14 Agustus mendesak Kepolisian Polda Metro Jaya menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) untuk menghentikan kriminalisasi terhadap peserta aksi yang menolak Omnibuslaw RUU Cipta Kerja pada 14 Agustus 2020 lalu. Jakarta, 16 Agustus 2020 – Tim Advokasi untuk Demokrasi mengecam tindakan sewenang-wenang yang dilakukan Kepolisian

Siaran Pers Pada November 2019, ratusan buruh PT. Sulindafin, Tangerang mendapatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak dengan dalih tutupnya perusahaan. Pada mulanya, PT. Sulindafin yang mengaku merugi mengumumkan akan melakukan penutupan produksi perusahaan dan menawarkan uang kompensasi yang tidak sesuai ketentuan UU Ketenagakerjaan. Perusahaan menutup ruang perundingan dan justru mempekerjakan kembali ex-karyawan tetap yang menerima

Pengadilan Negeri Tangerang kembali menggelar sidang pidana kasus vandalisme di Tangerang (5/8). Sebelumnya, Majelis Hakim menunda persidangan karena Jaksa Penuntut Umum (JPU) gagal menghadirkan Ahli ke persidangan. Senada dengan minggu sebelumnya, Hakim kembali menunda persidangan dikarenakan hal yang sama. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Terdakwa meminta hakim untuk segera melanjutkan sidang dengan agenda saksi a

Tim Advokasi Untuk Demokrasi mengecam keras tindakan Universitas Nasional (UNAS) yang hingga kini terus merepresi kritisisme mahasiswanya yang menuntut keringanan biaya kuliah. Tidak hanya melanggar prinsip kebebasan akademik dan kebebasan berekspresi yang seharusnya dijunjung tinggi civitas akademika, tindakan UNAS juga melanggar hukum. Sejak 16 Mei 2020, mahasiswa UNAS telah menuntut adanya keringanan biaya kuliah di

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama dengan saksi-saksi mendatangi Unit 4 Paminal Propam Polda Metro Jaya, guna memberikan keterangan terkait kasus dugaan penyiksaan yang dilakukan anggota Polres Tangerang dan Polda Metro Jaya terhadap Muhammad Riski Riyanto (21) dan Rio Imanuel Adolof (23), korban pemidanaan yang

LBH Jakarta mengecam Universitas Nasional (UNAS) yang kembali bertindak represif pada mahasiswanya yang menuntut keringanan biaya kuliah dalam Aliansi UNAS Gawat Darurat (UGD). Setelah sebelumnya pihak UNAS menjatuhkan sanksi drop out dan skorsing terhadap aliansi serta berupaya mempidanakan mahasiswa, kali ini mahasiswa dalam Aliansi UGD mengalami tindakan kekerasan yang dilakukan personil keamanan kampus secara beramai-ramai. 

Kuasa Hukum Ravio Patra yang tergabung dalam Koalisi Tolak Kriminalisasi dan Rekayasa Kasus (KATROK) berpendapat bahwa ada kejanggalan dalam putusan yang disampaikan oleh Hakim Nazar Effriadi, S.H. dalam persidangan pada Selasa, 14 Juli 2020 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam putusannya, Hakim menolak seluruh dalil permohonan praperadilan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Ravio Patra karena

Pada tanggal 16 Juli 2020 Pengadilan Negeri Jakarta Utara akan membacakan putusan terkait penyiraman air keras terhadap Penyidik KPK, Novel Baswedan. Terkait hal tersebut, berikut tanggapan dari Tim Advokasi Novel Baswedan: 1. Kami mengecam keras proses persidangan yang ditengarai memiliki banyak kejanggalan. Bahkan proses persidangan ini dapat dikatakan sedang menuju ke arah peradilan sesat. Sejatinya

Sidang kasus vandalisme dengan para terdakwa Rio Imanuel Adolof, Muhammad Riski Riyanto, dan Riski Julianda kembali digelar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada Kamis, 25 Juni 2020. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tangerang membantah bahwa kesalahan penulisan alamat/tempat tinggal bukan karena ketidakcermatannya, melainkan dikarenakan pada saat penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) terdakwa