Baru-baru ini terdapat berita dari Mahkamah Agung yang menolak gugatan pengembang Pulau H untuk membatalkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 1409 tahun 2018 tertanggal 6 September 2018 tentang Pencabutan Beberapa Keputusan Gubernur tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi. Koalisi mengapresiasi putusan tersebut karena sudah sepatutnya Mahkamah Agung berpihak kepada perlindungan lingkungan dengan menolak gugatan dari
Sidang Gugatan Warga Negara/Citizen Law Suit (CLS Udara) terhadap Polusi Udara Jakarta kembali digelar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa(23/6). Perkara dengan No. 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst ini telah memasuki tahap Putusan Sela. Majelis Hakim pada kesempatan ini memutuskan untuk tetap melanjutkan persidangan, artinya pengadilan memenangkan penggugat melalui putusan sela. Mejelis Hakim menetapkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang
Senin, 22 Juni 2020, sidang Vandalisme di Tangerang atas tiga orang bernama Muhammad Riski Riyanto, Rio Imanuel Adolof Pattinama, dan Riski Julianda kembali digelar Pengadilan Negeri Tanggerang dengan agenda eksepsi yang dibacakan oleh penasehat hukumnya. Untuk Muhammad Riski dan Rio Imanuel, perkara terdaftar dengan nomor perkara: 1135/Pid.Sus/2020/PN Tng, sedangkan Riski Julianda terdaftar dengan nomor perkara:
Siaran Pers Tim Advokasi untuk Demokrasi Senin, 15 Juni 2020 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanggerang menggelar sidang perdana kasus dugaan Vandalisme. Sidang dipimpin dengan Ketua Majelis Mahmuriadin, S.H dan Hakim Angota, Kamarudin Simanjuntak, S.H. dan Arif Budi Cahyono, S.H. yang mengadili ketiga terdakwa atas nama Rio Imanuel Adolof Pattinama (23), Muhammad Riski Riyanto (21), dan
Sandiwara hukum yang selama ini dikhawatirkan oleh masyarakat akhirnya terkonfirmasi. Penuntut pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta hanya menuntut dua terdakwa penyerang Novel Baswedan satu tahun penjara. Tuntutan ini tidak hanya sangat rendah, akan tetapi juga memalukan serta tidak berpihak pada korban kejahatan, terlebih ini adalah serangan brutal kepada Penyidik KPK yang telah terlibat banyak dalam
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Rabu, 3 Juni 2020, memutuskan bahwa Presiden Joko Widodo dan Menteri Komunikasi dan Informatika bersalah dan terbukti melanggar hukum atas pemblokiran internet di Papua dan Papua barat. Pemutusan internet di Papua dan Papua barat ini dilakukan oleh pemerintah, tidak lama setelah insiden rasisme di asrama Papua
Jakarta, 3 Juni 2020, Koalisi Tolak Kriminalisasi dan Rekayasa Kasus selaku kuasa hukum dari Ravio Patra ajukan praperadilan atas sah atau tidaknya penangkapan, penggeledahan dan penyitaan yang telah dilakukan oleh Polda Metro Jaya terhadap Ravio pada tanggal 22 April 2020 yang lalu ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebelumnya, Ravio Patra selaku aktivis Demokrasi pada tanggal
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menggelar sidang pertama gugatan terhadap Jaksa Agung atas peristiwa Semanggi I dan II (20/05). Agenda kali pertama ini ialah pemeriksaan persiapan. Hadir dalam persidangan dari pihak penggugat diwakili oleh kuasa hukum Koalisi Masyarakat untuk Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat, Muhamad Isnur, S.H dan Shaleh Al Ghifari, S.H. Sementara pihak tergugat
Siaran Pers Bersama Koalisi untuk Keadilan Semanggi I dan II Menguggat Jaksa Agung RI Kasus Semanggi I dan Semanggi II adalah Pelanggaran HAM Berat Keluarga korban Semanggi I dan II, Maria Katarina Sumarsih (Ibu alm. Bernardinus Realino Norma Irmawan) dan Ho Kim Ngo (Ibu alm. Yap Yun Hap) yang diwakili oleh Koalisi Untuk Keadilan Semanggi