Mimpi Ucok dan Fatah untuk melanjutkan sekolah kian semakin dekat setelah keduanya mendapatkan beasiswa pendidikan untuk Program Bimbingan Belajar Paket A, B, dan C. Beasiswa pendidikan yang mereka dapatkan berasal dari dukungan publik yang sebelumnya digagas oleh LBH Jakarta, Najwa Shibab (Founder Narasi TV) dan Grevilma Kurniati Pertiwi (Founder Dobri Narod Indonesia) di laman kitabisa.com
Senin (13/01), Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunda sidang kasus 6 (enam) aktivis Papua karena para aktivis menggunakan Koteka, pakaian adat Papua. Sidang yang sedianya beragendakan tanggapan penuntut umum atas nota keberatan penasihat hukum terpaksa ditunda selama 1 minggu dan akan dilanjutkan kembali pada Senin, 20 Januari 2020. Karena ketidakhadiran penuntut umum sejak pagi,
Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat kembali menggelar persidangan Sultan Farel Farizki (19) dengan dengan empat belas orang lainnya yang merupakan korban salah tangkap saat aksi Reformasi Dikorupsi pada Kamis (10/01) lalu. Perkara dengan No. 1302/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst mendudukan Sultan pada persidangan. Ia ditangkap pada 25 September 2019 pukul 02.00 WIB bersama kelima temannya dan dibawa ke
Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menggelar sidang untuk kasus yang menjerat enam aktivis Papua dengan agenda pembacaan dakwaan jaksa penuntut umum pada Senin (16/12). Keenam aktivis Papua tersebut, yaitu Paulus Suryanta Ginting, Charles Kossay, Dano Tabuni, Isay Wenda, Ambrosius Mulait dan Arina Elopere. Mereka didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu Pasal 106 KUHP tentang Makar. Mereka
Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap kasus penggusuran paksa yang terjadi di Batuceper, Batu Jaya Tangerang pada 03 Oktober 2018 yang dilakukan oleh Walikota, Camat, Kepala Dinas Pendidikan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang, dan Danramil serta Kapolsek Batu Ceper terhadap rumah milik Muhidin, Atikah, Sopiah dan Zulaeha memasuki babak akhir. Pada 11 November 2019
Suciwati, istri dari mendiang pejuang HAM Munir Said Thalib resmi mengadukan Presiden Republik Indonesia ke Ombudsman RI atas dugaan maladministrasi hilangnya dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) kasus kematian Munir (6/11). Dalam pelaporannya Suciwati didampingi oleh YLBHI, LBH Jakarta, KontraS, Imparsial dan Amnesty Internasional Indonesia. Suciwati dalam kesempatan Pers Conference yang diadakan di Ombudsman RI menyampaikan
Zulkarnaen, seorang kakek berusia 75 tahun diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (29/10). Majelis Hakim menyatakan Zulkarnaen melanggar Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Zulkarnaen dilaporkan oleh Julda dan Elda selaku ahli waris karena memasuki pekarangan rumah orang lain tanpa izin. Atas laporan tersebut Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 3 bulan penjara
Tim Advokasi Papua menggugat Polda Metro Jaya melalui praperadilan atas penangkapan dan penetapan tersangka terhadap 6 aktivis Papua (22/10), di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan ini dilayangkan karena Tim Advokasi Papua menduga pihak kepolisian telah melakukan serangkaian prosedur penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penetapan tersangka yang tIdak sah. Tim Advokasi Papua juga menduga pihak kepolisian tidak
2016 menjadi tahun terburuk bagi 16 Buruh PT. Orson Indonesia, mereka secara bergantian di PHK dengan alasan yang berbeda-beda. 14 Buruh di PHK karena alasan efisiensi dan 2 buruh lainya karena dianggap melanggar peraturan internal perusahaan. 16 buruh tersebut merupakan anggota aktif pada Pengurus Tingkat Perusahaan Serikat Buruh Multi Sektor Indonesia (PTP. SBMSI). Pada tanggal